IMF Nilai Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Positif
Reporter
M Rosseno Aji
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Selasa, 14 November 2017 22:24 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) menilai kondisi perekonomian Indonesia masih positif. Dibandingkan dengan negara lain, IMF menyatakan perekonomian Indonesia masih berjalan dengan baik. “Banyak negara lain ingin belajar dari Indonesia,” kata Kepala Divisi IMF Departemen Asia dan Pasifik Luis Enrique Breuer saat bertemu awak media di Jakarta, Selasa, 14 November 2017.
Simak: IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan RI
Luis menuturkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh banyaknya jumlah populasi muda. Populasi muda ini, kata Luis, pada akhirnya akan memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun. “Hal tersebut, pada akhirnya menciptakan potensi pertumbuhan,” kata dia.
Luis mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekononmi di atas 5 persen sampai 6,5 persen dalam beberapa tahun ke depan. IMF sendiri memprediksi pertumbuhan Indonesia mencapai 5,3 persen tahun depan. Sedikit di bawah target pemerintah 5,4 persen. “Untuk mencapai pertumbuhan tersebut yang perlu dilakukan adalah menghasilkan lapangan kerja sehingga negara bisa mendapatkan keuntungan dari dividen demografis,” kata dia.
Selain membuka lapangan kerja yang lebih luas, pemerintah menurut Luis juga perlu melakukan beberapa pekerjaan rumah lainnya. Luis mengatakan pemerintah perlu menjaga disiplin finansial, tingkat inflasi dan stabilitas makro ekonomi.
Kedua, Luis mengatakan pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan bereaksi terhadap faktor eksternal. Pemerintah, kata dia, harus waspada terhadap beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan Cina dan suku bunga Amerika Serikat.
“Bagi saya, Indonesia punya penyangga untuk merespon sesuatu yang salah terjadi dari luar. Baik bagi Indonesia jika harga minyak naik. Tapi buruk, jika terjadi perlambatan ekonomi Cina atau kenaikan cepat tingkat suku bunga AS,” ujarnya.
Selain itu, Luis juga menyarankan agar pemerintah memodernisasi peraturan di Indonesia. Sebab, menurut Luis penerapan desentralisasi membutuhkan penyelarasan antara aturan pemerintah pusat dan daerah.
Keempat, Luis mengatakan pemerintah harus meningkatkan pendidikan untuk populasi muda. Dan terakhir, Luis menyarankan agar pemerintah dapat membenahi sektor keuangan yang menurutnya tidak terlalu efisien. “OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terlalu banyak peraturan.”
Luis menuturkan Indonesia juga masih memiliki beberapa kendala untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kendala tersebut di antaranya, ketergantungan yang berlebihan pada komoditas. “Jika harga komoditas turun, pendapatan negara juga akan turun,” tutur dia.
Kendala lainnya adalah investasi pemerintah pada proyek infrastruktur yang butuh waktu lama untuk mempengaruhi ekonomi. Menurut dia ada sejumlah resiko fiskal jika proyek tersebut mangkrak.
Namun, IMF menganggap proyek infrastruktur juga penting, sebab Indonesia tertinggal jauh dalam hal infrastruktur dibanding negara lain. “Dalam jangka pendek, proyek infrastruktur telah berdampak pada ekonomi melalui belanja pemerintah,” kata dia.
ROSSENO AJI NUGROHO