Sensus Penduduk 2020, BPS Siapkan Dana Triliunan

Selasa, 14 November 2017 21:54 WIB

Seorang pembeli milih sayuran di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, 5 Mei 2016. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan data Sensus Ekonomi 2016 bisa menggambarkan potensi ekonomi Indonesia, mendukung program pemerintah yang sedang mendorong peningkatan para pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) sedang bersiap menjelang hajatan besar setiap 10 tahunnya, yakni Sensus Penduduk 2020. Dalam sensus itu, akan dihitung jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio ketergantungan.

"Sensus 2010 BPS menggunakan 43 variabel dan bersama demografer membuat proyeksi penduduk Indonesia hingga 2035, (sementara) sensus penduduk 2020 untuk proyeksi hingga 2045," ujar Kepala BPS Suhariyanto saat jumpa wartawan di gedung BPS Pusat, Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2017.

Simak: BPS Petakan Bisnis Online di Sensus Ekonomi

Ia menjelaskan, sensus penduduk tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga hampir di semua negara. Karena itu, untuk memaksimalkan sensus penduduk mendatang, BPS mengundang dua pembicara dari Australia dan Thailand untuk berbagi pengalaman.

Suhariyanto menjelaskan, sejauh ini, data kependudukan dikelola dua instansi, yakni BPS serta Kementerian Dalam Negeri untuk keperluan kartu tanda penduduk elektronik. Namun kedua instansi tersebut menggunakan metode yang berbeda.

"BPS menggunakan konsep de facto. Jadi, kalau ada warga pendatang yang tinggal di satu daerah lebih dari enam bulan, warga pendatang itu akan dihitung kependudukannya sebagai warga di mana dia tinggal saat itu, meskipun bukan ber-KTP di sana," ujarnya.

Sedangkan Kementerian menggunakan konsep de jure. Di mana pun warga itu tinggal, tetap akan didata berdasarkan asal daerahnya. Untuk mengatasi perbedaan konsep tersebut, pada sensus penduduk mendatang, BPS akan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian agar data penyebaran penduduk bisa lebih komprehensif dan lengkap.

"Sinkronisasi baru terjadi di sensus 2020 nanti. Sebab, saat sensus 2010, e-KTP belum ada," ucapnya.

Mengenai alokasi anggaran untuk sensus penduduk 2020 mendatang, Suhariyanto belum bisa memastikan jumlahnya. Namun, berkaca dari sensus sebelumnya, dnma yang digunakan tidak kurang dari Rp 3 triliun. Suhariyanto mengaku BPS akan berusaha mengoptimalkan penggunaan anggaran dana sensus penduduk 2020.

"Sensus nanti kan pakai sistem CEPI, jadi pakai tablet. Nanti kami akan lihat lagi lebih efisien mana anggarannya, pakai tablet atau menggunakan formulir," tuturnya.

Suhariyanto menegaskan Sensus Penduduk 2020 akan dilakukan setransparan mungkin. Ke depan, pihaknya akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk meminta masukan mengenai metode yang digunakan dalam sensus tersebut.

M. JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

BPS Sebut NTP Juli Naik Tinggi, Meningkat Signifikan Sejak 2021

1 Agustus 2023

BPS Sebut NTP Juli Naik Tinggi, Meningkat Signifikan Sejak 2021

Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,34 persen.

Baca Selengkapnya

BPS: Upah Buruh Naik 1,08 Persen

5 Mei 2023

BPS: Upah Buruh Naik 1,08 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh per bulan pada Februari 2023 naik sebesar 1,08 persen dibanding Februari 2022.

Baca Selengkapnya

BPS: Harga Gabah dan Beras Petani Merosot saat Panen Raya

3 April 2023

BPS: Harga Gabah dan Beras Petani Merosot saat Panen Raya

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan harga gabah dan beras di petani terus menurun di masa panen raya.

Baca Selengkapnya

Laju Inflasi Maret Mencapai 4,97 Persen, Makanan dan Tembakau Penyumbang Terbesar

3 April 2023

Laju Inflasi Maret Mencapai 4,97 Persen, Makanan dan Tembakau Penyumbang Terbesar

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan laju inflasi pada Maret 2023 sebesar 4,97 persen. Makanan, minuman, dan tembakau penyumbang terbesar.

Baca Selengkapnya

HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

23 Maret 2023

HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

BPS adalah satu-satunya lembaga data yang bertanggung jawab langsung terhadap ketersediaan data.

Baca Selengkapnya

Serikat Petani Indonesia Dukung Data Produksi Beras Milik BPS

21 Maret 2023

Serikat Petani Indonesia Dukung Data Produksi Beras Milik BPS

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mendukung data produksi beras yang selama ini dikeluarkan Badan Pusat Statistik.

Baca Selengkapnya

BPS: Kinerja Ekspor Turun 6,36 Persen

15 Februari 2023

BPS: Kinerja Ekspor Turun 6,36 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis capaian ekspor Indonesia pada Januari 2023 turun 6,36 persen dibanding Desember 2022.

Baca Selengkapnya

3 Rekomendasi BPS buat Hapus Kemiskinan Ekstrem DKI Jakarta yang Berjumlah 95.668 Orang

30 Januari 2023

3 Rekomendasi BPS buat Hapus Kemiskinan Ekstrem DKI Jakarta yang Berjumlah 95.668 Orang

BPS DKI Jakarta Suryana menuturkan pihaknya memberi tiga rekomendasi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di Jakarta.

Baca Selengkapnya

10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

20 Januari 2023

10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

Daftar provinsi tajir di Indonesia berdasarkan APBD 2021, urutan pertama adalah DKI Jakarta

Baca Selengkapnya

BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

8 Desember 2022

BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

BPS menyarankan pemerintah sediakan gudang untuk menampung berbagai komoditas saat panen raya.

Baca Selengkapnya