TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah mendiskusikan rencana kerja sama dalam penerapan proyek intelligence transport system untuk jalan tol di Indonesia. "Kami berencana sistem tersebut dapat diimplementasikan di ruas jalan tol sepanjang 3.000 kilometer pada 2019 mendatang," kata Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Kim Hyun-mee di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, 10 November 2017.

Kim menambahkan, pada bulan November ini, tim ahli dari Korea Selatan akan datang ke Indonesia untuk menganalisa dan meneliti lokasi jalan tol yang akan menjadi objek dari proyek intelligence transport system tersebut.

Baca: Menhub Tawarkan Investasi di Bidang Transportasi ke Korea Selatan

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, intelligence transport system dapat berfungsi sebagai sarana informasi bagi pengguna ruas jalan tol di Indonesia. "Jadi misalkan nanti ada kemacetan, lalu pengemudi dapat diberitahu lebih baik keluar pintu tol mana," ujarnya.

Di samping itu, Arie tidak menutup kemungkinan bahwa sistem tersebut juga dapat mengoptimalkan sistem pembayaran non tunai yang sudah diterapkan di berbagai ruas jalan tol di Indonesia pada akhir Oktober silam. "Kemungkinan mereka juga akan menggarap sistem cashless, seperti e-toll dan lain-lain," ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa prediksi biaya dari penerapan intelligence transport system ini nanti akan muncul setelah dilakukan studi kelayakan yang akan dilakukan pada Januari hingga Juni 2018 mendatang.

Basuki menambahkan, sejauh ini Kementerian PUPR telah menerima tawaran proyek intelligence transport system dari dua negara, yaitu dari Hungaria dan Korsel. "Nanti kita lihat mana yang lebih murah".

ERLANGGA DEWANTO | RR ARIYANI