TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Penasehat Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) Boediono mengatakan maju atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada institusi publik dalam memperbaiki kinerja dan terobosannya salam membuat inovasi. Hal ini juga tercermin dari bagaimana tata kelola yang lebih kecil wilayahnya yakni mulai dari pemerintahan daerah.

"Kinerja publik menentukan kehidupan bangsa ini. Keyakinan ini lah yang harus dibangun untuk membangun bangsa dengan memperbaiki institusi publiknya," kata Boediono dalam acara Anugerah Pandu Negeri di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Jumat malam, 10 November 2017.

Boediono yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014 ini mencontohkan ada wilayah di perbatasan Amerika dan Meksiko, yakni Kota New Gales yang membatasi kedua negara tersebut. Sejarahnya, kata dia, kota tersebut terbelah sejak abad ke-19.

Baca: Boediono: Kejutan dalam Ekonomi Akan Selalu Ada

Namun, kondisi kedua negara saat ini sangat berbeda karena adanya perbedaan pengelola institusi publiknya. Padahal, kata dia, kedua wilayah tersebut mempunyai sumber daya alam dan nenek moyang yang sama.

Kota yang berada di sebelah Utara Arizona itu, karena dikelola dengan institusi yang baik, warganya mempunyai pendapatan lebih besar US$ 30 ribu per tahun. Sedangkan yang di kawasan selatan hanya berpendapatan US$ 10 ribu per tahun. "Yang di utara warganya lulusan SMA dan yang selatan banyak yang tidak punya ijazah dan harapan hidupnya pendek," ucap Boediono.

Boediono menuturkan penyebab banyak warga di selatan New Gales yang sangat mencolok tersebut karena di sana politiknya kotor, pemerintah tidak peka. birokrasinya lambat dan hukumnya tidak bersih. "Untuk memperbaiki negara ini PR-nya yaitu memperbaiki lembaganya," ujarnya.

Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) menyelenggarakan acara Anugerah Pandu Negeri 2017 yang merupakan ajang pemberian penghargaan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terbaik serta pemimpin yang inovatif. Inovatif yang dimaksud di sini adalah yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola.

Dalam acara Anugerah Pandu Negeri 2017 tersebut juga hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Umum IIPG Sigit Pramono dan sejumlah pemimpin kota yang ikut serta. Pemberian Anugerah Pandu Negeri 2017 didasarkan pada penilaian kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 34 Pemerintah Provinsi, 416 pemerintah Kabupaten dan 98 pemerintah kota di Indonesia.

Penilaian kinerja itu dengan melihat aspek performance yaitu pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, breaktrough result, dan aspek governance atau tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan dan anti korupsi sebagai kriteria penilaian.