Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Jumat, 10 November 2017 18:15 WIB

Pengunjung melintas di depan pertokoan yang memberikan diskon dalam gelaran Midnight Sale di Mall Taman Anggrek, Jakarta, 17 Juni 2017. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih mempertimbangkan perihal penghapusan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Ia mengaku menerima banyak sekali usulan. Salah satunya dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Banyak sekali usul Kadin tentang solusi untuk meningkatkan konfiden, investasi, dan konsumen. Kami mempelajari usulan tersebut," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 10 November 2017.

Baca juga: 2018, Kadin Prediksi Orang Makin Malas Berbelanja

Sebelumnya, Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pemerintah perlu waspada atas makin turunnya konsumsi masyarakat. Menurut dia, daya beli menurun itu sejalan dengan masuknya tahun politik 2018. Ia mengatakan pembebasan PPN kepada masyarakat pada rentang waktu tertentu dapat menstimulus orang berbelanja.

Kadin telah meminta pemerintah membebaskan PPN 10 persen atas transaksi belanja konsumen selama 1-2 minggu. "Kebijakan itu yang perlu dilihat lagi. Saya yakin orang akan banyak belanja," ujar Rosan, Rabu, 8 November 2017.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mengkaji usul tersebut. Menurut dia, jika memang telah dialokasikan dalam APBN, pemerintah akan melakukan pembebasan PPN. Namun, jika itu bersifat menghilangkan PPN, kata dia, akan dipelajari dahulu peraturannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ada pelambatan dalam pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga di kuartal ketiga 2017. Pada kuartal tersebut, tingkat konsumsi rumah tangga tumbuh di 4,93 persen. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini juga melemah dari bulan sebelumnya.

Indeks Kondisi Ekonomi Oktober 2017 tercatat sebesar 107,6, turun 2,7 poin dari September 2017. Hal itu terjadi karena menurunnya semua komponen pembentuk indeks tersebut. Indeks ketersediaan lapangan kerja menurun 5,8 poin menjadi 98,2 pada Oktober 2017. Penurunan terjadi pada semua kelompok tingkat pendidikan responden, yang terdalam terjadi pada responden berpendidikan S-2/S-3 dan SMA.

Indeks penghasilan konsumen juga turun sebesar 0,1 dari bulan sebelumnya menjadi 114,5. Penurunan penghasilan terutama terjadi pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran Rp 1 juta-Rp 3 juta per bulan. Penghapusan PPN diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat.

RIANI SANUSI PUTRI | YY

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

6 jam lalu

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

Sejumlah pengusaha, yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), mengumpulkan dana Rp23 milar untuk Timnas U-23.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

4 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

37 Tahun Rudy Salim, Pernah Menolak Denda 9 Mobil Mewah dari Bea Cukai

4 hari lalu

37 Tahun Rudy Salim, Pernah Menolak Denda 9 Mobil Mewah dari Bea Cukai

Pengusaha muda kelahiran 24 April 1987, Rudy Salim pernah menolak denda untuk 9 mobil mewah dari Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak

11 hari lalu

Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak

Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar menyebabkan para pengusaha khawatir.

Baca Selengkapnya

Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

17 hari lalu

Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

18 hari lalu

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyebut pengusaha harus transparan jika tak dapat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.

Baca Selengkapnya

Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

31 hari lalu

Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

Kecurangan di SPBU Pertamina kembali terungkap. Setelah switch dispenser untuk kurangi takaran yang disebut tuyul dan Pertalite dicampur air, kini....

Baca Selengkapnya

Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

31 hari lalu

Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

Kadin Indonesia memprediksi adanya kenaikan perputaran uang selama libur Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024 dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Usai, Ketua TPN Arsjad Rasjid Kembali Jabat Ketua Kadin

39 hari lalu

Pemilu Usai, Ketua TPN Arsjad Rasjid Kembali Jabat Ketua Kadin

Mantan ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, kembali menjabat Ketua Umum Kadin usai hasil Pemilu 2024 disahkan.

Baca Selengkapnya