TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan Kim Hyun-mee di Jakarta, Jumat, 10 November 2017. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari penandatanganan perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan di Istana Bogor, kemarin.

"Hari ini kami membuat bisnis forum dengan Korea sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman kemarin," kata Budi seusai pertemuan.

Budi menuturkan Korea sebelumnya melakukan kunjungan ke proyek infrastruktur di Makassar dan Kualanamu. Korea, menurut dia, telah membuka peluang untuk melakukan investasi pada proyek transportasi di Indonesia. "Jadi mereka tidak hanya sebagai konsultan atau kontraktor, tapi sudah diindikasikan berminat berinvestasi," ucapnya.

Pemerintah, kata Budi, menawarkan sejumlah proyek yang tengah dibangun, di antaranya Pelabuhan Makassar, Pare-Pare, serta Bandar Udara Kualanamu dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Menurut dia, pemerintah akan menawarkan bentuk kerja sama konsesi dalam waktu terbatas. "Kami tidak menjual proyek, tapi kami kerja sama konsesi dalam waktu terbatas," ujarnya.

Budi berharap, melalui perjanjian ini, pembangunan infrastruktur tak lagi hanya mengandalkan dana negara. Namun juga dapat menggunakan dana investor dalam dan luar negeri. Dia berharap perjanjian ini mampu menarik lebih banyak negara melakukan investasi proyek transportasi di Indonesia. "Kami harap dana non-pemerintah dapat menjadi solusi pembangunan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Korea menandatangani tiga nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Kim Jae-in di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. Tiga nota kesepahaman itu terkait dengan kerja sama di bidang perindustrian, transportasi, dan kesehatan.

Dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Korea didampingi Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha, Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Paik Un-gyu, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Kim Hyun-mee, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Korea untuk Republik Indonesia Cho Tai-yung, serta para staf khusus dan deputi lainnya.

Sedangkan Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.