Selain Naik Gaji, Pekerja Jakarta Dapat Fasilitas Ini

Rabu, 1 November 2017 23:30 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima aduan dari seorang pengurus komunitas senam yang meminta pembebasan retribusi senam di Lapangan Monas, Balai Kota Jakarta, Rabu, 1 November 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3.648.035 per 1 Januari 2018. Selain naiknya upah minimum, Anies juga akan memberikan kartu yang dapat digunakan untuk naik Transjakarta dengan cuma-cuma dan diskon berbelanja di pasar untuk para pekerja.

“Kita ingin warga terutama buruh juga bisa merasakan keterjangkauan,” katanya di Balai Kota, Rabu, 1 November 2017.

Simak: Ini Rincian Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

Selain naiknya upah, Anies mengatakan akan membagian kartu bagi pekerja dengan penghasilan minium untuk mendapatkan fasilitas gratis menggunakan TransJakarta dan potongan harga di Pasar Jaya. “Jadi satu sisi kita akan naikan UMP, satu sisi kita akan turunkan biaya hidupnya,” ujar Anies.

Menurut Anies kebijakan pertama ini merupakan kebijakan yang adil bagi pekerja dan pengusaha di tengah perekonomian yang sedang lesu. “Ini akan membantu bagi buruh dan pengusaha untuk menggerakkan roda perekonomian,” katanya.

Anies menganggarkan untuk subsidi biaya pangan di tahun 2018 Rp 685 miliar, dia juga menuturkan akan menaikan penerima Kartu Jakarta Pintar dengan besaran transfer Rp 560 miliar.”Mudah-mudahan dalam perjalanan ke depan akan bisa memudahkan semua pihak,” tutur Anies.

Advertising
Advertising

Direktur Utama PT TransJakarta Budi Kaliwono mengatakan kartu tersebut akan dibagikan bagi pekerja yang berpenghasilan di batas upah minimum provisi dan juga memiliki KTP Jakarta. “Sementara yang kita pakai yang berdomisili di Jakarta,” ujarnya.

Menurut Budi aturan tersebut berdasarkan peraturan perburuhan di DKI Jakarta. Dalam waktu dua bulan, dia bersama Direktur Utama PD Pasar Jaya Arif Nasrudin akan bekerja sama dengan bank-bank untuk memperoleh data dan mendistribudikan pada Januari 2018. “Kartu yang dipakai nanti kartu payroll mereka,” ucap Budi.

Selain kenaikan UMP dan biaya transportasi gratis dengan TransJakarta, pekerja yang mendapatkan kartu tersebut nantinya akan mendapatkan potongan harga di pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya sebesar 10 – 15 persen untuk bahan-bahan pokok. “Kami memiliki 100 jenis barang kebutuhan pokok yang dijual di bawah harga pasar,” jelas Arif.

CHITRA P

Berita terkait

PPPK Bisa Naik Gaji, Apa Saja Syaratnya?

28 Juli 2023

PPPK Bisa Naik Gaji, Apa Saja Syaratnya?

Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memenuhi syarat bisa naik gaji. Apa saja syaratnya?

Baca Selengkapnya

Rencana Gaji DPRD DKI Naik, Pengamat: Jangan Terlalu Nafsu Saat Ekonomi Anjlok

30 November 2020

Rencana Gaji DPRD DKI Naik, Pengamat: Jangan Terlalu Nafsu Saat Ekonomi Anjlok

Rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Metro: Mati Lampu Akibat Gangguan Sutet PLN hingga UMP DKI 2021

2 November 2020

Terpopuler Metro: Mati Lampu Akibat Gangguan Sutet PLN hingga UMP DKI 2021

Sejumlah wilayah di Jakarta dan Bekasi dilaporkan mati lampu, Ahad siang, 1 November 2020. Penyebabnya adalah gangguan sistem pada gardu induk PLN.

Baca Selengkapnya

Soal Upah Minimum Provinsi 2021, Ridwan Kamil: Tunggu Kesepakatan

19 Oktober 2020

Soal Upah Minimum Provinsi 2021, Ridwan Kamil: Tunggu Kesepakatan

"Saya berdoa, yang penting kesepakatan itu di dapat tanpa ada dinamika-dinamika lagi. Karena kita sudah lelah dengan ini," kata Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Aturan Upah di Omnibus Law agar Investor Tak Pergi

22 Februari 2020

Istana Sebut Aturan Upah di Omnibus Law agar Investor Tak Pergi

Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum mengakui formula baru upah minimum dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk menjamin investor tak pergi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Pastikan Tak Turunkan UMP dalam Omnibus Law

17 Januari 2020

Pemerintah Pastikan Tak Turunkan UMP dalam Omnibus Law

Susiwijono menegaskan keberadaan RUU Omnibus Law tidak akan menghapus atau menurunkan standar upah minimum provinsi (UMP).

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Akui 100 Industri Hengkang dari Jabar karena Upah

28 November 2019

Ridwan Kamil Akui 100 Industri Hengkang dari Jabar karena Upah

Lebih dari 100 perusahaan di Jawa Barat hengkang ke Jawa Tengah karena alasan upah.

Baca Selengkapnya

Kritik Surat Cinta Ridwan Kamil, Gerindra: Buruh Butuh Aksi Nyata

27 November 2019

Kritik Surat Cinta Ridwan Kamil, Gerindra: Buruh Butuh Aksi Nyata

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni, mengkritik "surat cinta untuk para buruh tercinta" yang ditulis Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Kenaikan Upah Minimum Tiap Daerah Dibedakan

22 November 2019

Kadin Usul Kenaikan Upah Minimum Tiap Daerah Dibedakan

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengusulkan agar ke depannya persentase kenaikan upah minimum dibedakan untuk setiap daerah.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Ketok Palu UMK Jabar, Karawang yang Tertinggi

22 November 2019

Ridwan Kamil Ketok Palu UMK Jabar, Karawang yang Tertinggi

Karawang tercatat memiliki UMK tertinggi di Jawa Barat dengan nilai Rp 4,59 juta dan Kota Banjar terendah dengan angka Rp Rp 1,83 juta.

Baca Selengkapnya