TEMPO.CO, Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia naik 4,7% dari tahun ke tahun. Terhitung Agustus 2017, total ULN Indonesia 340,5 miliar dollar AS.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), ULN sektor swasta tumbuh 0,1 persen dari tahun ke tahun. ULN sektor swasta mencapai angka 165,6 miliar dollar AS atau 48,6 persen dari total ULN.

Sementara itu, posisi ULN sektor publik pada Agustus 2017 tumbuh 9,5 persen dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini mencapai angka 174,9 miliar dollar AS. Sektor ini adalah adalah 51,4% dari total ULN.

BI menganggap ULN jangka panjang dan jangka pendek tetap terkendali. ULN berjangka panjang tumbuh 3,3 persen dari tahun ke tahun pada Agustus 2017. Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 14,6 persen dari tahun ke tahun.

Posisi ULN berjangka panjang tercatat 294,7 miliar dollar AS atau 86,5 persen dari total ULN. Hal ini terdiri dari ULN sektor publik sebesar 172,6 miliar dollar AS. Sedangkan ULN sektor swasta sebesar 122,1 miliar dollar AS.

Sedangkan ULN berjangka pendek mencapai 45,8 miliar AS atau 13,5 persen dari total ULN. ULN ini terdiri dari sektor swasta sebesar 43,5 miliar dollar AS dan publik sebesar USD2,3 miliar.

Baca: Sri Mulyani Jamin Kemampuan Pemerintah Bayar Utang Naik

Menurut BI posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2017 masih terkonsentrasi di empat sektor. Empat sektor itu yakni keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik gas dan air bersih (LGA).

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,8% atau naik dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan ULN pada sektor industri pengolahan dan LGA. Sementara itu ULN pada sektor keuangan dan pertambangan kenaikannya masih mandek.

BI menyatakan perkembangan ULN pada Agustus 2017 tetap terkendali. Hal ini terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) di kisaran 34% pada akhir Agustus 2017.

BI menyatakan terus memantau perkembangan Utang Luar Negeri dari waktu ke waktu. Menurut BI, ULN dapat berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan minim resiko.