Capaian Pajak 65 Persen, Dirjen Pajak Yakin Target Tercapai

Rabu, 18 Oktober 2017 19:01 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, BANDUNG - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan target perolehan penerimaan pajak hingga hari ini baru 65 persen. “Kita 65 persen hari ini dari target Rp 1,27 (ribu triliun). Sudah tidak ada revisi, sudah APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan),” katanya di Bandung, Rabu, 18 Oktober 2017.

Ken mengklaim masih optimis perolehan target tercapai. “Kalau saya orang pajaknya, optimis. Optimis, dong, saya,” ucapnya.

Simak: Sri Mulyani Sebut Google Sudah Bayar Pajak

Dia mengaku belum ada kejaran baru untuk menggenapi perolehan pajak negara. “Enggak. Kita cuma mengingatkan supaya yang masih punya tunggakan, yang masih harus bayar lagi, bayar lagi. Pajak itu gotong royong. Kala gotong royong, semua bisa. Enggak ada yang enggak bisa,” ujarnya.

Ken menuturkan semua warga negara wajib membayar pajak. “Cuma PPH (pajak penghasilan) itu, yang bayar pajak itu, yang punya penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak), bukan berarti di bawahnya enggak bayar, PPN (pajak pertambahan nilai) bayar. Kalian beli air kemasan, beli permen, itu bayar PPN,” tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II Adjat Djatnika berujar, di wilayahnya, perolehan pajak tembus 70 persen. “Jawa Barat II sudah 70 persen dari target Rp 34 triliun,” katanya kepada Tempo, Rabu.

Adjat mengatakan masih ada waktu untuk menggenapi target perolehan pajak di wilayahnya, kabupaten/kota di bagian utara Jawa Barat. “Alhamdulillah bagus. (Perolehan pajak itu) dari industri pengolahan, kan daerah Jabar II itu daerah pantura, itu kawasan industri. Optimis, masih 2,5 bulan lagi. Kita usahakan terus,” ujarnya.

Adjat mengaku perolehan pajak di wilayahnya tahun lalu gagal mencapai target. Namun tahun ini perolehannya membaik. Dia mencontohkan, perolehan terbesar tahun ini disumbangkan perbaikan data dari program Tax Amnesty tahun lalu. “Tahun sekarang meningkat. Kita juga mengecek yang tidak ikut Tax Amnesty, terutama yang kita dahulukan,” ucapnya.

Menurut Adjat, perolehan pajak di wilayahnya tahun ini diproyeksikan naik 34 persenan. “Banyak industri yang meningkat. Bukan jumlahnya bertambah, tapi industrinya berkembang, seperti penjualan mobil dan perumahan,” tuturnya.

AHMAD FIKRI

Berita terkait

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

2 hari lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

2 hari lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

2 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

3 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

3 hari lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

4 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

6 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

11 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya