TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah menyediakan anggaran program jembatan udara. "Sudah dianggarkan untuk tahun ini Rp 400 miliar," ujarnya seusai acara Ngobrol Tempo, Selasa, 10 Oktober 2017.

Program jembatan udara adalah pelaksanaan angkutan udara kargo logistik dari bandar udara ke bandara lain atau dari bandara ke bandara di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Tujuan program ini adalah menekan disparitas harga bahan pokok hingga 20 persen.

Baca: Kemenhub Minta Anggaran Jembatan Udara Ditambah

Budi berujar anggaran yang ada di antaranya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di beberapa bandara perintis, seperti perpanjangan runway dan pengembangan ruang air traffic control (ATC). "Karena kan sekarang ATC-nya masih ada yang visual segala macam. Nah, sekarang kami bantu dengan yang lebih canggih."

Adapun pada tahun ini Kementerian Perhubungan akan menjadikan tiga bandara di Papua hub jembatan udara, yakni Timika, Wamena, dan Dekai, dengan 12 rute penerbangan. Budi menjelaskan, bandara yang sudah ada saat ini masih tingkat pemula dengan infrastruktur sederhana. "Tapi kami jamin secara safety bisa digunakan, itu aman," ujar Budi.

Budi mencontohkan di kota kecil di pelosok Papua yang berada di ketinggian di atas 3 ribu meter, terdapat kendala yang ditemui saat menentukan panjang runway bandara. "Rata-rata panjang runway-nya hanya 600 meter. Itu juga pasti dari satu pucuk bukit ke pucuk lain, dengan jenis pesawat angkut yang tidak besar juga."

Saat ini program jembatan udara telah memulai proses pelelangan untuk menentukan pihak yang akan melayani pelaksanaan angkutan udara perintis kargo serta subsidi angkutan udara kargo. "Sudah dilakukan penawaran ke operator atau maskapai-maskapai, baik BUMN maupun swasta, semuanya," ucap Budi.

Kepala Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Kementerian Perhubungan Ubaedillah mengatakan proses pelelangan dilakukan di tiga daerah yang menjadi hub jembatan udara di Papua. "Jadi tidak terpusat di Kemenhub. Tol laut, misalnya, untuk yang program subsidi pesertanya ada Susi Air, Trigana, atau yang perintisnya ada Susi Air, Dimonim Air, lalu Airfast," ujarnya.

Ubaedillah mengatakan anggaran subsidi angkutan udara khusus kargo yang melayani penerbangan dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kabupaten lain yang disiapkan tahun ini mencapai Rp 41 miliar. Selain itu, Budi Karya mengatakan, tahun depan anggaran subsidi jembatan udara sekitar Rp 111 miliar.