TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI, atau komisi yang membidangi keuangan dan perbankan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merestui rencana Kementerian Keuangan menggulirkan dana sebesar Rp 810 miliar. Dana dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 itu dialokasikan untuk menggelar pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WB) tahun depan.

Pemimpin rapat Komisi XI DPR, M. Prakosa, mengatakan pihaknya merestui dengan satu catatan. "Kami meminta Kementerian Keuangan lebih efisien terkait dengan anggaran, terutama untuk acara IMF-WB," katanya di DPR, Jakarta, Rabu malam, 4 Oktober 2017.

Baca: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Amerika dan Inggris

Syarat tersebut diajukan bukan tanpa alasan. Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Khaerul Saleh, menyatakan anggaran itu terlalu besar. "Anggaran ratusan miliar hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak jelas efeknya terhadap ekonomi Indonesia, yang hanya akan dimanfaatkan oleh beberapa titik daerah," ujarnya.

Khaerul membandingkan Indonesia dengan Singapura. Negara tetangga itu melibatkan 44 perusahaan besar untuk mendanai pertemuan tahunan IMF-WB. "Di daerah saja untuk meringankan APBD melibatkan stakeholder. Apa iya tidak bisa melakukan hal itu?" tuturnya.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PPP, Elviana, juga memiliki pandangan sama. Dia mengusulkan kegiatan tersebut diaudit terlebih dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya mengusulkan diadakan pre-audit," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak keberatan dengan usul tersebut. Menurut dia, pre-audit merupakan langkah yang baik.

Namun, dia menilai, keberatan DPR terhadap pendanaan acara IMF-WB tak seharusnya dilontarkan sekarang. "Dulu saat Indonesia mau mengajukan diri menjadi host seharusnya ditanya dulu sama Komisi XI," ujarnya. Saat itu seharusnya ada pemikiran yang teguh mengenai manfaat dan implikasi dari keikutsertaan Indonesia di acara tersebut.

Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-WB. Acara itu rencananya digelar pada Oktober 2018 di Bali. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai ketua panitia pertemuan IMF-WB. Acara itu akan dihadiri 15 ribu peserta dari 189 negara.