5,4 Juta Hektare HTR Akan Dibangun

Reporter

Editor

Kamis, 28 Desember 2006 17:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Kehutanan berencana membangun areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 5,4 Juta hektare tahun depan. "Pembangunan dilakukan secara bertahap sampai 2009," ujar Deny Kustiawan, Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, kepada pers Kamis siang (28/12). Untuk tahun depan yang akan dibuat seluas 500.000 hektare. Pembangunan akan dilakukan di daratan Sumatera dengan luas 3,9 juta hektare dan sisanya dibangun di Kalimantan. Deny mengungkapkan, jenis tanaman yang ditanami adalah tanaman penghasil kayu berserat panjang dan dengan pola penanaman bersifat polikultur (dalam satu areal ditanami berbagai macam tanaman). Pengelola areal tersebut bisa berupa perorangan ataupun badan hukum koperasi. "Lahan tetap dikuasai negara, tetapi yang diagunkan itu tanaman yang tumbuh diatasnya," tandasnya. Para pengelola pun nantinya akan diberikan SK Menteri Kehutanan untuk hal legalisasi. Menurut Deny, pembiayaannya diberikan dalam wujud insentif dari lembaga keuangan alternatif. Namun, lembaga dalam bentuk Badan Layanan Umum itu akan didirikan setelah revisi PP Nomor 34 Tahun 2006 mengenai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan diselesaikan. "Agak tersendat juga, karena Revisi PP 34 akan selesai Januari mendatang," tambahnya. Daur tanaman HTR tersebut diproyeksikan selama 8 tahun dengan kemampuan lahan sebesar 1,875 hektare per tahun atau sekitar 15 hektare per Kepala Keluarga dalam 8 tahun. Hasil produksi yang bisa diraih selama masa daur tanam sebanyak 150 meter kubik. Sedangkan biaya tanam per hektarenya senilai Rp 7,5 juta dan perhitungan harga kayu sebesar Rp 200.000 per meter kubik. Karena itu, estimasi pendapatan yang bisa diperoleh dari HTR sebesar Rp 3,125 juta per bulan per KK atau Rp 37,5 juta per tahun. Saat ini, Departemen Kehutanan tengah mengadakan identifikasi lahan melalui survei ke beberapa areal hutan di Sumatera dan Kalimantan untuk menentukan lokasi pembangunan yang tepat. "Sebaiknya lokasi yang dipilih dekat dengan pemukiman rakyat,jadi mudah dijangkau," ucapnya. (Indra Manenda Rossi - tnr)

Berita terkait

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

3 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

4 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

5 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

5 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

5 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

5 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

5 hari lalu

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

5 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

38 hari lalu

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

38 hari lalu

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.

Baca Selengkapnya