TEMPO.CO, Surabaya - Kementerian Perhubungan tengah menyusun anggaran untuk program tol laut 2017. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan angkutan kapal jenis roll-on/roll-off (roro) akan menjadi salah satu fokusnya. “Kami baru akan mendiskusikan anggaran tol laut tahun 2017,” ujarnya di sela kunjungan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Sabtu, 31 Desember 2016.

Program tol laut tahun ini akan menaruh perhatian lebih pada angkutan feri jarak jauh. Menyusul rencana trayek baru kapal roro Jakarta-Surabaya, pemerintah menargetkan pemindahan angkutan barang dari darat ke laut sekitar 30 persen.

Budi beralasan, selama ini angkutan feri tidak difungsikan dengan baik dalam pengiriman barang antardaerah. Sedangkan kendaraan truk dari Jakarta ke Surabaya menimbulkan risiko biaya perbaikan jalan yang tak sedikit, kecelakaan, dan lain-lain. “Dengan makin tingginya biaya perawatan jalan, kami berkeinginan memindahkan dari jalan raya ke roro.”

Pengaktifan trayek kapal roro ini diharapkan menyambungkan transportasi mulai Pelabuhan Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Padang Bai, Lembar, bahkan sampai Maumere.

“Bayangkan saja, jika truk yang tadinya 1.500 unit dari Jakarta ke Surabaya pindah ke sini, jalan lebih lengang, perawatan jalan juga berkurang. Konsep tol laut ini akan dikuatkan dengan adanya reaktivasi roro.”

Untuk itu, pihaknya akan membahas skema subsidi untuk feri jarak jauh tersebut. “Subsidi akan dibicarakan mulai Januari-Februari,” ucap Budi.

Adapun Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mendukung penuh inisiatif pemerintah mengenai subsidi angkutan feri jarak jauh. Insentif itu berpeluang menarik minat para pengusaha untuk berpartisipasi dalam program tol laut pemerintah.

Meski begitu, Gapasdap menunggu jenis skema insentif apa yang akan diberikan. Khoiri berharap insentif tak hanya diberikan bagi operator kapal roro, tapi juga kepada pemakai jasa atau jalan raya seperti truk-truk. Sebab, ide feri jarak jauh ini sudah pernah digagas pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, truk-truk diwajibkan mengirim barang menggunakan tiga unit kapal roro trayek Jakarta-Surabaya, tapi gagal.

“Program itu tidak mampu menghentikan arus truk melewati jalan raya, malah pengusahanya menelan kerugian yang tidak main-main. Ini perlu kesiapan infrastruktur,” ujarnya.

ARTIKA RACHMI FARMITA (SURABAYA)