TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad berujar, untuk mengimplementasikan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia pilar kontributif, OJK menyelenggarakan program Jangkau, Sinergi, dan Guidelines (JARING) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan di bidang kelautan dan perikanan," kata Muliaman dalam konferensi pers akhir tahun OJK di Gedung OJK, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Desember 2016.
Muliaman menuturkan, program tersebut telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 23‚2 triliun per September lalu. Non-Performing Loan (NPL) kredit itu, menurut Muliaman, cukup kecil. "Yakni hanya sebesar 2,2 persen secara gross," ujar Muliaman.
Selain itu, menurut Muliaman, OJK bersama KKP juga meluncurkan program asuransi rangka kapal. "Jumlah kapal yang telah diasuransikan mencapai 2.912 kapal," tuturnya.
Muliaman menambahkan, dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, OJK juga meluncurkan program asuransi tani padi. Program itu merupakan program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan hama yang menyebabkan gagal panen.
Muliaman mengungkapkan, total luas tanah yang telah mendapat asuransi tersebut mencapai 431 ribu hektar. "Program OJK lainnya adalah Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dengan realisasi mencapai 12.576 ekor sapi," katanya.
Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut Muliaman, OJK juga bersinergi dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir November 2016, penyaluran KUR telah mencapai Rp 87,7 triliun atau 80,3 persen dari target Rp 109‚21 triliun dengan NPL 0,3 persen.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
10 hari lalu
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.
Baca SelengkapnyaSejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional
21 hari lalu
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut
40 hari lalu
Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaInflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah
40 hari lalu
KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.
Baca SelengkapnyaKKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
40 hari lalu
Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.
Baca SelengkapnyaEksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit
41 hari lalu
Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.
Baca SelengkapnyaEdi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar
41 hari lalu
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.
Baca SelengkapnyaGagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO
54 hari lalu
Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.
Baca SelengkapnyaKKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera
25 Februari 2024
Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.
Baca SelengkapnyaTekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada
19 Februari 2024
Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.
Baca Selengkapnya