TEMPO.CO, Jakarta - Program mandatori pemerintah untuk bauran minyak nabati dengan bahan bakar solar atau biodiesel B20 dinilai akan menjadi penopang harga crude palm oil (CPO) pada 2017, yang sejak 2015 lalu mengalami penurunan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan hal tersebut pada The 12th Indonesian Palm Oil Conference and 2017 Price Outlook, di Nusa Dua, Bali. Dengan adanya proyeksi kenaikan produksi CPO pada 2017, diperkirakan akan menekan harga komoditas tersebut akibat adanya kelebihan pasok.
"Jika kenaikan cukup besar, kemudian suplai dan permintaan akan jadi faktor yang berpengaruh (terhadap harga). Jika permintaan global belum pulih dan suplai naik, akan menjadi sentimen yang kurang baik," kata Joko, Kamis, 24 November 2016.
Untuk mengimbangi kelebihan pasok dari produksi CPO akibat dampak positif La Nina pada 2016, pemerintah menerapkan program mandatori biodiesel B20. Program tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga CPO pada kondisi yang stabil dan tetap menguntungkan pelaku usaha.
Berdasarkan data dari Gapki, saat ini Indonesia memproduksi sebanyak 31 juta ton CPO per tahun. Sebanyak 22,5 juta ton dari total produksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Diperkirakan, kebutuhan minyak nabati pada 2025 akan meningkat menjadi 50 juta ton.
Pemerintah mewajibkan bauran minyak nabati pada bahan bakar solar sebesar 20 persen dalam upaya meningkatkan penggunaan CPO dalam negeri dan menjaga harga komoditas tersebut.
Harga rata-rata CPO pada 2016 mengalami fluktuasi. Pada Januari, rata-rata harga berada pada titik terendah yakni 557,2 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton. Sementara pada bulan selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 628,9 dolar AS per metrik ton.
Kenaikan paling tinggi selama periode Januari-Oktober 2016 terjadi pada September yang menyentuh harga 768,6 dolar AS per metrik ton. Namun, kembali menurun pada Oktober menjadi 722,0 dolar AS per metrik ton.
Sementara itu, Deputi Menko Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinasi Perekonomian Musdalifah Mahmud, menyatakan bahwa program B20 tersebut akan dipertahankan untuk menjaga harga CPO dan komitmen pemerintah untuk berkontribusi dalam menghadapi perubahan iklim.
"Begitu ada hal yang responnya negatif terhadap suatu hal dan lainnya, jangan khawatir atau takut program B20 ini tidak berlanjut," kata Musdalifah.
Program biodiesel B20 tersebut menggunakan skema subsidi yang pendanaannya berasal dari pungutan ekspor CPO dan turunannya. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) merupakan lembaga yang mengelola dana pungutan tersebut dan tercatat hingga Agustus 2016, telah mengumpulkan dana mencapai Rp7,19 triliun.
BPDP-KS telah menyalurkan sebanyak 71 persen dari total dana yang didapatkan tersebut untuk subsidi program biodiesel. Hingga Juni 2016, total subsidi untuk biodiesel mencapai Rp6,52 triliun.
ANTARA
