TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat sepakat merevisi asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2006 jadi US$ 64 per barel. Wakil Ketua Panitia Anggaran Hafiz Zawawi mengatakan kesepakatan ini lebih tinggi dari usul pemerintah sebelumnya US$ 62 per barel dan asumsi dalam APBN 2006 sebesar US$ 57 per barel.Selain itu, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan sebesar 5,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau turun dari target semula 6,2 persen. Sedangkan defisit anggaran naik 1,2 persen dari PDB, kurs rupiah 9.300 per dolar Amerika Serikat, inflasi 8 persen, dan suku bunga SBI sebesar 12 persen. Beberapa asumsi APBN Perubahan 2006 ini dicapai dalam rapat pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR pekan lalu.Direktur Ekonomi Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Priambodo mengatakan pemerintah memang meminta asumsi harga minyak dibuat lebih tinggi dari usul semula. Pertimbangannya, kondisi harga minyak dunia cenderung naik.Dia menilai asumsi harga minyak US$ 64 per barel cukup realistis, meski harga minyak mentah dunia terus bertengger di atas US$ 70 per barel. "Saya kira itu sudah realistis," kata Bambang kepada Tempo kemarin.Sebelumnya, Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional Anggito Abimanyu menyatakan kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia malah berdampak positif bagi APBN. "Windfall profits yang diperoleh pemerintah lebih besar daripada tambahan subsidi bahan bakar minyak," katanya.Kepala Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia M. Chatib Basri juga menilai, dari sisi anggaran, pengaruh harga minyak netral. Bahkan cenderung positif bagi anggaran pemerintah. Dia mengatakan setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel akan memberikan pemasukan bagi pemerintah sebesar Rp 700 juta. "Tapi besar-kecilnya tergantung dari konsumsinya berapa," kata dia.Tapi, jika harga minyak bertahan dan naik hingga US$ 100 per barel pada akhir tahun nanti, bakal menimbulkan masalah baru bagi pemerintah. Menurut Chatib, itu akan memicu aksi penyelundupan minyak ke luar negeri. "Karena ada insentif bagi penyelundup," katanya.Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Mulia P. Nasution mengatakan hingga 7 Agustus lalu APBN 2006 mengalami defisit sebesar Rp 2,7 triliun. Padahal posisi anggaran pada Juli lalu masih surplus Rp 5 triliun. Penyebabnya, peningkatan belanja pemerintah.Hingga awal pekan ini, belanja negara mencapai Rp 298,1 triliun. Sedangkan total penerimaan sebesar Rp 295,4 triliun. Tapi dia optimistis target defisit 1,2 persen dari PDB dapat tercapai. "Kami harus berkomitmen mencapai target itu," kata Mulia. AGUS SUPRIYANTO | PRAMONO