Asuransi Sawah: Premi Rp36 Ribu, Pertanggungan Rp6 Juta/Ha

Reporter

Kamis, 29 September 2016 00:10 WIB

Sejumlah petani menyemprotkan insektisida untuk membasmi hama Wereng Coklat di areal tanaman padi di Desa Bendo, Kapas, Bojonegoro, Jatim, Senin (20/1). ANTARA/Aguk Sudarmojo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian bakal memperluas jangkauan layanan program asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha ternak sapi ke sejumlah provinsi lain pada 2017.

Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Mulyadi Hendiawan menjelaskan pada tahun depan pemasaran asuransi usaha tani padi (AUTP) ditargetkan kepada satu juta hektar (ha) lahan. Proyeksi itu sebenarnya sama dengan target awal program sepanjang tahun ini, sebelum diturunkan menjadi hanya 700.000 ha sejalan dengan adanya pemangkasan dalam APBN-P 2016.

Namun, dia menjelaskan target 2017 itu akan direalisasikan dengan menjangkau lebih banyak provinsi di Indonesia. Kendati begitu, dia belum bisa merincikan provinsi mana saja yang akan ditambahkan dalam sasaran pemasaran AUTP.

“Rencananya, AUTP targetnya satu juta hektar di 22 provinsi,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa, 27 September 2016.

Berdasarkan catatan Bisnis, program asuransi yang didorong pemerintah, melalui Kementan, dan Otoritas Jasa Keuangan itu pada awalnya baru akan dijalankan di 16 provinsi dan 17 kabupaten.

Dengan harga premi Rp180.000/ha, yakni 80% disubsidi pemerintah dan sisanya senilai Rp36.000 ditanggung petani, produk asuransi khusus itu memberikan pertanggungan senilai Rp6 juta/ha. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo ditunjuk sebagai satu-satunya pelaksana program tersebut.

Hingga bulan lalu, produk AUTP sudah diberikan bagi 369.422 ha lahan. Meskipun begitu, Mulyadi optimistis pemasaran produk tersebut tetap dapat mencapai target pada periode tanam kedua, yakni sejak Oktober 2016 hingga Maret 2017.

“Meskipun ada rencana pemangkasan lagi, sampai saat ini kami masih yakin target tercapai dengan jangkauan provinsi lebih luas dan lebih menyebar sejalan dengan animo masyarakat yang semakin besar,” ungkapnya.

Selain itu, Mulyadi menjelaskan pada tahun depan pihaknya juga akan memperluas jangkauan AUTS, yakni dengan menargetkan layanan hingga ke 19 provinsi. Target penyaluran produk pun sebenarnya masih sama dengan target awal program untuk tahun ini, yakni 120.000 ekor.

“NTT juga sebagai daerah penghasil sapi juga ingin didorong untuk menerima produk tersebut.”

Dengan total subsidi senilai Rp19,2 miliar yang dianggarkan dalam APBN 2016, pada tahun ini pemerintah menanggung 80% biaya premi asuransi, sedangkan 20% sisanya dibayarkan pemilik sapi. Asuransi umum pelat merah, Jasindo, pun kembali ditunjuk menjadi pelaksana tunggal program tersebut.
BISNIS.COM

Berita terkait

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

8 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

5 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

6 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

6 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

7 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

7 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

11 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

28 hari lalu

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

31 hari lalu

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

31 hari lalu

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya