TEMPO.CO, Badung - Sejumlah perjanjian jual beli energi terbarukan ditandantangani selama Bali Clean Energy Forum (BCEF) di Nusa Dua, 11-12 Februari 2016. Penandatanganan itu bagian dari transaksi bisnis senilai Rp 47 triliun yang akan disepakati dalam BCEF.

"Kesepakatan ini bukan hal kecil karena melibatkan komitmen jangka panjang dan institusi besar," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Nusa Dua, Kamis, 11 Februari 2016.

Insititusi besar yang terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Indonesia Power, PT PLN (Persero), PT Supreme Energy, dan PT Star Energy Geothermal.

PGE sepakat mengamandemen perjanjian jual beli uap dengan PLN untuk memasok pembangkit listrik tenaga uap (PLTP) unit Lahendong 1-4 kapasitas 4x20 megawatt. Amandemen PGE dan PLN juga untuk perjanjian jual beli listrik di PLTP Kamojang 4 kapasitas 60 MW dan Kamojang 5 kapasitas 35 MW.

Untuk kontrak baru, PGE meneken kesepakatan perjanjian jual beli uap dengan Indonesia Power untuk memasok PLTP Kamojang 1 (30 MW), Kamojang 2 (55 MW), dan Kamojang 3 (35 MW). Direktur Utama PGE Irfan Zainudin optimistis kesepakatan-kesepakatan itu makin menggairahkan pemanfaatan energi panasbumi.

PGE menargetkan pada 2021 kapasitas terpasang listrik energi panasbumi PGE bisa mencapai 1.000 MW dan 2.700 MW pada 2030. "PGE komitmen membantu kembangkan energi ramah lingkungan," kata dia.

Menurut Sudirman, kesepakatan-kesepakatan itu mempercepat target 23 persen bauran energi baru terbarukan dalam kelistrikan nasional pada 2025. Kesepakatan itu di antaranya merampungkan negosiasi yang sempat mandek. "Ini akan menjadi dorongan yang kuat," kata dia.

Harga jual uap yang disepakati di Kamojang 1-3 sebesar US$ 6 sen per kWH. Harga jual listrik untuk Kamojang 4 disepakati US$ 9,4 sen per kWH. Dan harga jual uap Lahendong unit 1-4 disepakati US$ 6 sen per kWH.

KHAIRUL ANAM