TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) punya solusi bagi tenaga kerja PT Panasonic Lighting dan PT Toshiba Indonesia apabila kedua perusahaan Jepang tersebut resmi menutup usahanya. BKPM akan mengalihkan tenaga kerja yang diberhentikan tersebut ke industri lainnya.
"Investor di Jawa Tengah susah mendapatkan tenaga kerja. Desk Investasi harus optimalkan channeling. Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian ada di dalamnya," kata Kepala BKPM Franky Sibarani di kantornya, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2016.
Apalagi perusahaan dari Cina di sektor elektronik berencana memperluas usaha. Dari pembangunan pabrik baru, akan diserap sebanyak 1.500 tenaga kerja. "Atau ke industri lain yang membutuhkan tenaga kerja baru, seperti tekstil dan sepatu," ujar Franky.
Namun yang terpenting, menurut Franky, BKPM mendapat laporan resmi dari Panasonic dan Toshiba. Selanjutnya tinggal dikoordinasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian. "Kami juga tunggu daftarnya dan nanti dikerjakan bersama."
Deputi Pengendalian dan Penanaman Modal Azhar Lubis menambahkan, banyak pabrik sepatu baru di kawasan Jawa Barat, seperti Balaraja, Cianjur, dan Majalengka. Ada juga di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, seperti Wonogiri dan Boyolali. "Susah perusahaan dapat tenaga kerja. Di Wonogiri, perusahaan cari 500 tenaga kerja sulit," kata Azhar.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan Panasonic dan Toshiba akan menutup usahanya pada April mendatang dan memutus hak kerja lebih dari 2.500 pegawai. "Di PT Panasonic ada sekitar 1.700 anggota KPSI yang mengadu dan di PT Toshiba Cikarang, ada 970 yang akan diputus hak kerjanya," kata Said.
Saat ini, kata dia, KSPI dan FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) masih bernegosiasi masalah pesangon dengan perusahaan. Tutupnya dua perusahaan itu tidak hanya berimplikasi bagi pemutusan hak kerja, tapi juga kepercayaan investasi. "Sekelas Toshiba dan Panasonic akan menimbulkan pertanyaan investor di seluruh dunia. Akibatnya, investor menunggu," katanya.
Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang
52 hari lalu
Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.
