Presiden Didesak Keluarkan Perpres Subsidi Nelayan
Reporter
Editor
Selasa, 17 Januari 2006 15:20 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyubsidi nelayan yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) akibat kenaikan harga tahun lalu."Kami berharap Perpres itu segera turun, sehingga lekas membantu nelayan agar tetap bisa melaut," kata Freddy di Jakarta hari ini. Menurutnya, rancangan Perpres yang diajukan Departemen Kelautan dan Perikanan itu akan memberikan subsidi penuh BBM kepada nelayan pembudidaya di bawah 30 gross ton dan subsidi 25 kiloliter solar per bulan bagi nelayan dengan kapasitas tangkapan di atas 30 gross ton.Freddy berpendapat dengan subsidi itu nelayan bisa menghemat pengoperasian kapal mereka. "Misalnya dalam sebuah kelompok nelayan terdapat 10 kapal, maka dengan subsidi itu setidaknya ada lima kapal dapat dioperasikan secara bergantian," katanya.Desakan untuk membantu nelayan yang saat ini kesulitan melaut akibat tingginya harga BBM juga disampaikan Ketua Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) R.P. Poernomo. Menurutnya, saat ini terdapat 351 kapal penangkap tuna mangkrak di Bali dan 416 kapal lainnya di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. "Mereka harus segera diselamatkan, apapun solusi dari pemerintah," ujarnya.Poernomo bahkan mengusulkan agar nelayan diperbolehkan membeli BBM dari luar negeri yang harganya lebih murah. "Perlu kebijakan dari Menteri, sehingga nelayan itu bisa membeli solar di Malaysia tanpa banyak persyaratan. Cukup sebagai nelayan dengan kapal berbendera asing," katanya. Menurutnya, harga solar di Malaysia saat ini 1,6 ringgit per liter, masih jauh lebih murah dari harga di Indonesia.Jojo Raharjo
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
7 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.