Akrobat APBD, Ahok Kaget: Kerja 6 Hari Dibayar Rp 57 Juta  

Reporter

Sabtu, 21 November 2015 20:14 WIB

Warga berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum menggelar nonton bareng film yang bercerita mengenai perjalanan grup musik Slank, di Balai Kota, Jakarta, 4 Oktober 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkejut setelah memeriksa rencana anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. "Rapat kemarin juga sama, pendidikan juga banyak yang nggak perlu. Udah gua coretin tuh, ngaco juga itu," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Jumat, 20 November 2015.

Ahok mengungkapkan, dalam rencana APBD untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, banyak honor yang 'dimainkan' oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan. "Yang masalah itu kegiatan-kegiatan yang honornya dimainin," ujar Ahok.

Ahok mencontohkan, seorang yang hanya dipekerjakan untuk mengoperasikan alat scanner selama empat hari dapat menerima honor sebesar Rp 12 juta. "Pakai nama apa tahu nggak? Tenaga ahli programmer. Padahal itu buat scanner. Anak saya yang 9 tahun juga bisa kali lakukan. Terus bayarnya, satuan Rp 400 ribu dikali hari dikali lokasi, 11 lokasi. Gila," tutur Ahok geram.

Ahok pun juga mengungkapkan bahwa ada juga tenaga yang dibayar hingga puluhan juta rupiah dalam sepekan pada rencana APBD. "Ada yang kerja enam hari dibayar Rp 57 juta. Terus begitu saya tekan angka kayak gitu, tipuan matematikanya, dia jawabnya apa? 'Oh iya Pak, salah Pak'. Terus saya tanya, berarti tahun lalu juga sama dong ada juga? 'Tahun lalu sudah nggak kita pakai, Pak'. Ya sudah, santun lah jawabnya," ujar Ahok.

Selain itu, menurut Ahok, dalam kegiatan pelatihan juga banyak terdapat permainan penunjukan langsung yang dilakukan oleh anak buahnya. "Misalnya ngajar orang Bahasa Inggris, yang diundang 20 orang dengan dana di bawah Rp 200 juta. Tapi banyak sekali kegiatan lain yang angkanya sama, di bawah Rp 200 juta. Nah makanya kayak-kayak gini mesti kita teliti. Jadi mental sebagian di dalam itu masih ada," kata Ahok.

Menurut Ahok, anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk memperbaiki gedung dan fasilitas pendidikan yang rusak. "Perbaikan (sekolah) nggak masalah. Perbaikan saya minta digelondongin (di e-katalog). Saya nggak mau kontraktor abal-abal yang renovasi cuma Rp 1-2 miliar. Saya mau gabungin, nanti yang masuk adalah BUMN, sekali lelang puluhan miliar, ratusan miliar bila perlu. Kalau dipecah sampai ratusan pemborong, itu satu orang pake 5-10 perusahaan, APBD kacau balau kayak kemarin," ujar Ahok.

Ahok pun menegaskan akan segera membersihkan jajaran SKPD dari orang-orang yang mencoba 'memainkan' APBD. "Ini yang harus dibersihkan. Saya yakin, kalau ini bisa dibersihkan walaupun belum sempurna, anggaran akan makin baik pada 2016- 2017," kata Ahok.


ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

5 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

16 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

21 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

52 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

52 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya