TEMPO Interaktif, Jakarta:Masyarakat Peduli Angkutan Udara Komersial Indonesia (PAUKI) menolak rencana pemerintah menjual Garuda Indonesia kepada pihak asing. Sebab Garuda dinilai sebagai aset strategis milik negara yang harus diselamatkan untuk kepentingan rakyat. "Pemerintah harusnya memberikan keberpihakan kepada aset negara. Jika tidak, aset-aset negara akan mati," kata Penasehat PAUKI yang juga mantan Direktur Utama Garuda M. Soeparno, Kamis (29/12). Untuk menyelamatkan Garuda, lanjut dia, tidak harus dengan modal asing. Banyak potensi dana di dalam negeri yang bisa membantu garuda seperti deposito milik Angkasa pura II dan PT Jamsostek yang cukup banyak. "Modal yang ada didalam negeri bisa mencapai Rp 600 triliun," ujar Soeparno.Keberpihakan pemerintah, lanjut dia, sangat diperlukan bila ingin Garuda mampu bersaing di dunial Internasional. Sebab Garuda dan maskapai domestik lainnya belum mampu berdiri sendiri tanpa proteksi pemerintah untuk memasuki era liberalisasi penerbangan. "Masih kurus kok sudah disuruh berdiri sendiri sebaikmya dikasih gizi dulu sampai gemuk dan kuat baru ia mampu bersaing," ujarnya.Soeparno memaparkan pada periode 1984-1992 Garuda bisa mencapai puncak kejayaannya karena adanya keberpihakan pemerintah. Saat itu pemerintah sangat selektif dan tidak mudah memberikan izin penerbangan baru kepada maskapai. Khairunnisa