TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Amerika Serikat tetap memprioritaskan isu perubahan iklim dalam kerangka kerjasamanya. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Gedung Putih, Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama berkomitmen untuk bekerja sama menerapkan kebijakan domestik yang kuat untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan iklim.

Kedua kepala negara menekankan komitmen tersebut, di Paris Climate Conference pada bulan Desember mendatang. hal tersebut dilakukan untuk menyimpulkan kesepakatan iklim global yang ambisius dan tahan lama serta mencerminkan prinsip common but differentiated responsibilities, mengingat keadaan nasional yang berbeda.

Dalam hal pentingnya pelestarian lahan gambut dan lanskap karbon tinggi lainnya, Presiden Obama menyambut langkah kebijakan baru Presiden Widodo untuk memerangi dan mencegah kebakaran hutan dan kesehatan yang berhubungan, lingkungan, dan dampak ekonomi. Termasuk keputusan Presiden Widodo untuk memperpanjang moratorium izin pembangunan baru di hutan primer dan lahan gambut.

Di lain sisi kedua presiden juga menegaskan niat mereka untuk menghapuskan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi boros tetap menjaga layanan energi penting bagi masyarakat miskin. Presiden menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pernyataan di hydroflourocarbons (HFC) dari 2013 G-20 Leaders Statement.

Presiden Joko Widodo menemui Presiden AS Barrack Obama dalam kunjungannya pada Oktober 2015 dalam rangka memenuhi undangan Presiden AS tersebut. Kedua Presiden mengakui bahwa hubungan antara kedua negara mereka lebih kuat dari sebelumnya, dinamis, dan tegas berdasarkan prinsip bersama demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, menghormati hak asasi manusia, dan promosi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi.

AS-Indonesia Comprehensive Partnership, merupakan kerangka yang diluncurkan pada tahun 2010. Kini telah diperluas, diperdalam dan ditinggikan hubungan bilateralnya secara lebih jauh. Kemitraan Komprehensif telah menunjukkan signifikansi global peningkatan kerja sama antara negara-negara demokrasi di dunia kedua dan ketiga terbesar, kemungkinan besar untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan, dan pentingnya membina pertukaran dan saling pengertian antara dua negara dunia yang paling beragam.

INGE