TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengisyaratkan minat untuk bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP). Ada beberapa syarat berat agar Indonesia bisa diterima. “Kalau benar, ini akan jadi liberalisasi besar-besaran,” kata Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dihubungi pada Senin, 26 Oktober 2015.

Di antara hal yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk bergabung dengan TPP adalah penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini sudah dilakukan oleh Vietnam dan negara-negara anggota lain.

Di Indonesia, beberapa sektor usaha masih sepenuhnya tertutup bagi asing, seperti pengoperasian angkutan terminal penumpang angkutan darat, navigasi penerbangan, kelistrikan, hingga instalasi penyimpanan, serta pemasaran minyak dan gas di darat. Sementara, usaha jasa hortikultura, perdagangan, pengolahan sampah, dan banyak sektor lain baru dibuka sebagian. “Nah, kalau ini harus dibuka total, selain pemerintah, sudah siap kah pengusaha kita bersaing terbuka dengan asing?” katanya.

TPP juga mewajibkan anggotanya untuk menghapus segala fasilitas untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya, tak ada penyertaan modal pemerintah, tak ada monopoli seperti pada listrik bagi PLN, dan beras bagi Bulog. “Ini kan tidak bisa hanya dengan inisiatif pemerintah, tapi juga harus melalui persetujuan DPR,” kata Yose.

Yang juga berat menurut Yose adalah persyaratan TPP untuk membuka proyek yang dibiayai oleh anggaran pemerintah untuk investor asing. Hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia.

Masalahnya, semua ketentuan itu tidak bisa ditawar lagi, sebab Indonesia bukan negara pendiri TPP. Sebagai negara yang datang belakangan (aksesi), tak ada pintu untuk bernegosiasi ulang. “Semua kesepakatan yang sudah ada harus dijalankan,” ujarnya.

Dalam sebuah wawancara, sebelum kunjungan empat hari ke Amerika Serikat pekan ini, Jokowi juga mengatakan pemerintahnya dengan cepat telah melucuti peraturan perdagangan proteksionis rumit yang tidak disukai pebisnis asing.

"Saya pengusaha," kata Jokowi mengacu pada pekerjaannya sebagai eksportir furnitur sebelum ia memulai karier politiknya sebagai wali kota kampung halamannya di Jawa Tengah. "Aku tahu apa yang mereka inginkan. Aku tahu apa yang mereka butuhkan. Saya ingin mengatakan Indonesia terbuka untuk investasi. Indonesia terbuka bagi investor."

Selain itu, Menteri perdagangan Indonesia Thomas Lembong mengatakan Indonesia siap untuk bergabung dalam waktu dua tahun. Lembong prihatin Indonesia tertinggal di belakang tetangganya yang telah bergabung dengan kesepakatan itu, termasuk Australia, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

PINGIT ARIA

Baca juga:
Deal Microsoft : Kenapa Jokowi Bisa Ulang Kesalahan SBY?
Wawancara Jokowi: Terungkap, Ini Pukulan Terberat Presiden