TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Kepada Jokowi, mereka meminta kepastian hukum dan iklim usaha, untuk menjaga daya saing industrinya di dalam negeri.
Adhi S. Lukman, Ketua Umum Gapmmi, mengatakan saat ini masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang belum mendukung industri makanan dan minuman di dalam negeri. Padahal, industri makanan dan minuman menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara.
“Ada beberapa undang-undang yang kami sampaikan menghambat industri makanan dan minuman, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Sumber Daya Air,” kata Adhi, saat dihubungi, Rabu, 14 Oktober 2015.
Mengenai jaminan produk halal, Adhi meminta agar ketentuan itu tidak diwajibkan bagi seluruh industri makanan dan minuman di dalam negeri. Sebab, belum tentu semuanya menyasar konsumen muslim. Ia berharap, industri diberi keleluasaan untuk menggunakannya atau tidak.
"Pada akhirnya biar konsumen yang memilih untuk menggunakan produk yang halal atau tidak. Saya kira konsumen sudah cukup cerdas," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan kegelisahan pengusaha terhadap pencabutan Undang-Undang Sumber Daya Air. Sebab, tanpa adanya peraturan pengganti, pemerintah baik di pusat dan daerah tak berani mengeluarkan izin penggunaan air tanah bagi industri makanan dan minuman yang baru berdiri. "Kami perlu kepastian hukum di sini," ujarnya.
Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dianggap hanya memperpanjang proses birokrasi, karena pelaku industri harus menambah panjang waktu proses pendaftaran hingga terbitnya sertifikasi halal.
Pendaftaran sertifikasi halal sendiri memang harus melalui berbagai tahapan, yakni mulai dari pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kemudian diproses oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga menunggu keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
