TEMPO Interaktif, Jakarta:Kebijakan stimulus fiskal dari sektor pajak yang dikeluarkan pemerintah dinilai pengamat ekonomi tidak akan membuat dunia usaha di Indonesia menjadi kompetitif. Langkah ini dinilai terlambat karena diterapkan penetapan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), harga bahan bakar minyak (BBM), dan tarif telepon. "Harusnya ini bisa jadi vitamin bagi dunia usaha. Tapi sekarang malah cuma seperti permen," kata pengamat ekonomi CSIS, Pande Radja Silalahi, kepada Tempo News Room, melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu (12/1). Seperti diketahui, akhir pekan lalu pemerintah menunda pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk enam barang strategis, mencabut Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM) untuk 23 jenis komoditas, dan menurunkan tarif PPn-BM untuk delapan komoditas, serta enam kebijakan baru Pajak Penghasilan (PPh). Keseluruhannya mencapai 45 kebijakan yang disebut stimulus dari sektor pajak. Menurut pemerintah, ini bertujuan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Pande menilai, langkah pemerintah ini lebih ditujukan untuk mengurangi bea masuk barang yang selama ini dianggap sebagai komponen biaya produksi, untuk kepentingan ekspor. "Sehingga pengusaha lokal dapat memproduksi lebih murah, yaitu produk-produk yang berorientasi ekspor," tambah dia. Jika dilihat untuk kepentingan jangka pendek, lanjutnya, kebijakan ini akan membuat produk-produk Indonesia lebih kompetitif. Tapi untuk jangka panjang, Pande menilai, tidak akan berpengaruh banyak sebab yang akan lebih berperan adalah kemampuan meningkatkan daya saing. Karena masih banyak komponen-komponen usaha lain untuk persaingan dunia usaha. Menurut Pande, kebijakan yang dikeluarkan itu sudah sangat terlambat. Karena sebelumnya, pemerintah juga menaikkan harga BBM, listik, dan telepon pada awal tahun ini. "Ini seperti pemberian permen, setelah dunia usaha berteriak dan merengek akibat kenaikan tarif," katanya. Ekonom dari Center for Strategic and International Studies ini menyatakan, permintaan keringanan pajak sudah sejak lama diteriakkan pelaku dunia usaha. "Kalau dilakukan dulu, mungkin akan terasa dampaknya. Tapi kalau sekarang cuma pemanis," tegas dia. Dia menghitung-hitung, dengan kenaikan tiga tarif, pemerintah telah menarik beban dunia usaha Indonesia 10 poin ke bawah. Dan dengan pemberlakuan keringan pajak ini hanya mampu menaikkan 3 poin. "Jadi masih ada minusnya 7," tambahnya. Karena itu, Pande mengungkapkan, sulit bagi pemerintah membantu dunia usaha untuk meringankan beban kenaikan tiga jenis tarif tadi. "Tidak ada cara lain. Pemerintah harus menunda kenaikan tarif. Minimal kenaikan tarif telepon," ujar dia. Alasannya, PT Telkom setahun kemarin masih membukukan keuntungan yang sangat besar sedangkan PT Indosat kini telah dikuasai asing. "Masak kita mau memberikan keuntungan ini ke mereka?" tandasnya. (Yura Syahrul TNR)