TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mentargetkan tahun depan harus bisa mengaudit terhadap seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten, dan kotamadya. BPK juga akan memeriksa badan usaha milik negara (BUMD) mulai 2006. Menurut anggota BPK, Baharuddin Aritonang, target itu harus dipenuhi karena merupakan amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Tahun ini audit yang bisa dilakukan baru 80 persen dari sekitar 470 APBD yang ada.Pemeriksaan baru dilakukan terhadap laporan keuangan daerah tingkat I dan II yang masuk, belum termasuk BUMD, aset negara di daerah, dan dana dekonsentrasi. "Walaupun beberapa BUMD masuk ke laporan keuangan daerah, tetapi secara unit belum," kata dia seusai penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I 2005 kepada Dewan Perwakilan Daerah.Dia menjelaskan, tahun ini BPK telah meminta BUMD menyerahkan laporan keuangannya untuk diperiksa tahun depan. Dia berharap BPK dapat memeriksa sedikitnya 10 persen dari total BUMD yang ada. Tahun berikutnya ditargetkan BUMD yang diaudit meningkat menjadi 20 persen. Lambatnya proses pemeriksaan, kata Aritonang, selain karena Undang Undang yang baru selesai, juga karena ada lembaga pengawas lain yang fungsinya sama dengan BPK.Retno Sulistyowati