BPK: Operasi Moneter BI Belum Tersentuh Auditor Negara

Reporter

Selasa, 6 Oktober 2015 18:03 WIB

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Aziz. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku kesulitan mengaudit kinerja Bank Indonesia (BI). Alasannya, BPK belum bisa mengaudit pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan oleh BI.

“Audit kinerja BI tergantung permintaan DPR. Sesuai Undang-undang Bank Indonesia, kami belum bisa mengaudit kinerja operasi moneter BI,” ujar Ketua BPK Hari Azhar Azis, sore ini, Selasa 6 Oktober 2015 kepada Tempo via telepon.

Sebelumnya, wacana BPK mengaudit BI muncul seiring terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kinerja BI dinilai belum optimal menjaga rupiah.

Wacana audit ini semakin kencang setelah Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengkritik Jokowi yang hanya mencari popularitas terkait rencana pemerintah menurunkan harga BBM.

Peneliti dari Garuda Institute, Roso Daras, sebelumnya mendesak DPR segera meminta BPK mengaudit pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan oleh BI karena adanya konflik kepentingan. Konflik ini yang menyebabkan bank sentral setengah hati mengamankan target nilai tukar yang diamanahkan dalam Undang-undang APBN.

ARIEF HIDAYAT

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

2 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Makin Merosot, Rp 16.255 per USD

3 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Makin Merosot, Rp 16.255 per USD

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 45 poin ke level Rp 16.255 per USD dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

95 Persen Pakai Bahan Baku Lokal, Unilever Tak Terdampak Pelemahan Rupiah

8 hari lalu

95 Persen Pakai Bahan Baku Lokal, Unilever Tak Terdampak Pelemahan Rupiah

Unilever Indonesia mengaku tak terlalu terdampak dengan pelemahan rupiah karena mayoritas bahan baku mereka berasal dari dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Tingginya Suku Bunga the Fed dan Geopolitik Timur Tengah, Biang Pelemahan Rupiah

8 hari lalu

Tingginya Suku Bunga the Fed dan Geopolitik Timur Tengah, Biang Pelemahan Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter AS yang masih mempertahankan suku bunga tinggi.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Putusan MK Tak Beri Pengaruh Signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah

9 hari lalu

Ekonom Sebut Putusan MK Tak Beri Pengaruh Signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah

Yusuf Wibisono menilai bukan putusan MK yang memberi pengaruh terhadap nilai tukar rupiah, melainkan konflik geopolitik dan kebijakan The Fed.

Baca Selengkapnya

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

9 hari lalu

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.

Baca Selengkapnya

Bos BCA Ungkap Penyebab Pelemahan Rupiah, Mulai dari Dividen hingga Impor Bahan Baku

9 hari lalu

Bos BCA Ungkap Penyebab Pelemahan Rupiah, Mulai dari Dividen hingga Impor Bahan Baku

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja menilai pelemahan rupiah bukan hanya karena konflik Iran-Israel.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel Disebut Perparah Nilai Tukar Rupiah, BI Diminta Naikkan Suku Bunga

10 hari lalu

Konflik Iran-Israel Disebut Perparah Nilai Tukar Rupiah, BI Diminta Naikkan Suku Bunga

Konflik Timur Tengah ini dikhawatirkan akan bereskalasi menjadi perang yang lebih besar. Nilai tukar rupiah semakin melemah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

37 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

41 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya