TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo tetap menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 30 triliun meski raihan per September jauh dari angka tersebut. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dari tiga bank pelaksana KUR, hingga September penyalurannya mencapai Rp 4,02 triliun.

Darmin mengatakan, dengan seluruh pengalaman dan kemampuan yang ada, perolehan KUR dapat diperkirakan mencapai Rp 19,24 triliun. "Intinya, jangan hanya Rp 19,3 triliun, Presiden menginginkan Rp 30 triliun," katanya saat konferensi pers di kantor Presiden, Senin, 5 Oktober 2015.

Jumlah pencapaian dari tiga bank pelaksana KUR itu adalah Mandiri Rp 349 miliar dari target Rp 3,2 triliun, BRI Rp 3,5 triliun dari 21,4 triliun, dan BNI sebesar Rp 159 miliar dari Rp 3,2 triliun. Target penyaluran KUR ketiga bank tersebut hingga akhir tahun sebesar Rp 27,8 triliun. Untuk bank pembangunan daerah (BPD), pencapaiannya belum ada meski memiliki target KUR Rp 2,2 triliun.

Untuk mempercepat target KUR, kata Darmin, pemerintah tak lagi merinci sektor yang dapat mendapat pinjaman kredit. "Yang penting kegiatannya produktif."

Darmin mencontohkan, istri seorang pegawai negeri dapat membuka warung meski suami masuk kelompok konsumtif. Perbankan juga dapat mencairkan KUR untuk seluruh sektor, seperti pertanian, industri, perikanan, pariwisata, industri kreatif, dan e-commerce.

Menurut Darmin, waktu pinjaman KUR juga dapat dikembalikan lebih lama. Hal itu dimungkinkan agar peminjam, seperti petani kelapa sawit, dapat menunggu memperoleh uang hingga panen tiba. Selain itu, pemerintah memfasilitasi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan modal.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad akan memperbaiki aturan agar cakupan KUR menjadi lebih luas. Nantinya bidang-bidang usaha baru, seperti perusahaan start-up dan sektor kreatif berbasis teknologi, dapat masuk pembiayaan KUR. Selain menambah jumlah bank pengucur, BPD akan dilibatkan dalam penyaluran KUR.

ALI HIDAYAT