TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama para menteri ekonomi terkait dengan masalah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Jokowi ingin membicarakan masalah dan langkah-langkah terobosan dalam rangka percepatan KUR. "Saya mendapatkan datanya, bahwa kredit yang bisa keluar masih sangat rendah," kata dia saat membuka rapat, Senin, 5 Oktober 2015.

Untuk itu, Jokowi ingin pada Oktober, November, dan Desember ada sebuah langkah-langkah terobosan yang penting sehingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) benar-benar bisa mendapatkan permodalan. Tak hanya itu Presiden ingin pelaku UMKM harus dilindungi dan diperkuat agar mempunyai daya saing. "Pada tahun 2015 kita mempunyai ruang Rp 30 triliun KUR yang bisa disalurkan dari yang dulu bunganya 22 persen menjadi 12 persen."

Jokowi berharap bunga KUR tahun depan dapat turun menjadi 9 persen dengan ruang yang lebih besar Rp 90 triliun. "Tetapi dalam waktu yang pendek ini, saya ingin agar yang Rp 30 triliun itu betul-betul bersih bisa disalurkan, sehingga memperkuat, melindungi UMKM kita dan juga bisa menggerakkan ekonomi yang di bawah," katanya.

Jokowi mempertimbangkan skema KUR bisa dilakukan dengan basis perorangan maupun kelompok. Skema KUR juga bisa lebih dilebarkan lagi, bukan hanya untuk usaha-usaha produksi. Usaha perdagangan juga bisa dijangkau dengan KUR. Dia berharap semua menteri dan bank, berkoordinasi dengan OJK sehingga ada kelonggaran atau relaksasi aturan dalam rangka mendukung program KUR.

Dalam rapat terbatas, Jokowi akan mendengarkan perkembangan penyaluran KUR dari bank pelaksana, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga tak memungkiri akan ada evaluasi penyaluran KUR. Puspayoga mengaku tak merevisi target KUR tahun ini sebesar Rp 28 triliun.

"Cuma dari bank sampai tadi (rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) itu kemungkinan itu Rp 19 triliun sampai Rp 20 triliun," kata dia saat ditemui sebelum rapat. Dia menargetkan tahun depan KUR mencapai Rp 100 triliun dengan bunga 9 persen.

ALI HIDAYAT