TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Kelistrikan Nasional (UP3KN) Agung Wicaksono tidak menjamin lima tahun ke depan seluruh daerah di perbatasan dapat dialiri listrik. Sebab, sampai sekarang listrik masih terpusat di daerah Jawa dan Bali.

"Memang sulit, tapi kami coba fasilitasi semaksimal mungkin," ujar Agung dalam diskusi kelistrikan, Ahad, 4 Oktober 2015.

Proyek ambisius ini bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi dari 84 persen ke 97 persen dalam lima tahun. Namun, jika melihat rencana PT PLN (Persero), sebaran pemenuhan listrik tidak akan banyak berubah.

Tercatat, dalam Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, daerah luar Jawa-Bali hanya dipasangi listrik dengan kapasitas 14.739 megawatt (MW). Rinciannya, Sumatera sebesar 9.061 MW, Sulawesi 2.574 MW, Nusa Tenggara 665 MW, Kalimantan 1.881 MW, Maluku 241 MW, dan Papua 317 MW.

Agung menyatakan langkah perubahan bakal dilakukan dengan merevisi RUPTL PLN yang selesai pada November mendatang. Revisi dibarengi dengan pembentukan PLN regional yang dikepalai pemimpin setingkat direktur sehingga keputusan strategis bisa diambil dengan cepat.

"Kalau ini bisa dilakukan, mudah-mudahan rasio 97 persen bisa terlaksana secara merata," ujarnya.

Anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi, mengungkapkan, kebijakan listrik yang terpusat adalah bentuk kesalahan tata kelola fatal. Selama ini, pemerintah hanya menargetkan pembangunan kelistrikan tanpa mendengar kebutuhan daerah.

Seharusnya, perencanaan pengembangan listrik dimulai dari pemerintah kabupaten/kota sehingga angka pengembangan menjadi riil dan sesuai dengan kebutuhan. "Pemda bisa menjadi lebih aktif dibanding selama ini sikap mereka hanya menunggu arahan pemerintah pusat," tuturnya.

ROBBY IRFANY