TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memulai pengelompokan kebijakan dan stimulus jangka pendek, menengah, dan panjang secara sistematis. Dengan demikian menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution penyajian kebijakan dan stimulus menjadi lebih sederhana dan jelas.

Setelah dipersiapkan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan tersebut pekan depan. "Yang jangka pendek itu Presiden Jokowi menyinggung mengenai beberapa hal, proyek padat karya," kata Darmin setelah rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis, 1 Oktober 2015.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang penggunaan tenaga kerja atau program padat karya di dalam belanja modal atau investasi di Kementerian Perhubungan. Antara lain, pembangunan jalur kereta api Sulawesi, dan pembangunan kereta api Transumatera, termasuk yang berada di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, hingga ke Lampung. Selanjutnya pembangunan jalur kereta api double track lintas selatan Jawa.

Kementerian Perhubungan tahun ini membangun 190 kapal berbagai jenis. Jonan mengatakan hampir semua galangan di Indonesia akan mendapatkan proyek pekerjaan itu. Pembangunan galangan kapal diharapkan dapat mengurangi kelangkaan lapangan kerja.

Seperti Jonan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono juga melaporkan program padat karya. Basuki berencana memperbaiki irigasi senilai Rp 300 miliar di 1.500 daerah.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dapat dicairkan Senin, pekan depan. Selain itu Basuki melanjutkan program padat karya untuk pembangunan prasarana infrastruktur pedesaan dan perkotaan.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyinggung pembangunan transmisi yang menyerap banyak tenaga kerja. Soalnya, pembangunan transmisi juga dikerjakan hingga di area pegunungan sehingga mesin tidak bisa lewat.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyinggung restrukturisasi usaha kecil menengah terkait dengan pembiayaan UKM. Darmin mengaku telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga pembiayaan ekspor yang berfokus UKM mengikuti giring ratio bukan capital adequacy ratio (CAR). Jika mengikuti CAR, lembaga tersebut memberikan kredit sangat terbatas. "Dengan begitu kemampuan meminjamkannya jauh lebih besar," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jajarannya mempelajari mengenai beberapa tarif dan harga, seperti biaya perbankan. Untuk itu pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia perlu berkoordinasi untuk menekan biaya-biaya di perbankan.

Sebenarnya, kata Jokowi, pemerintah sejak lama mengelompokkan secara rinci setiap bank untuk mengetahui belanja biaya. Seperti biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung, biaya listrik, dan lain-lain. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui biaya-biaya yang 'aneh' dari bank tersebut. "Walaupun tidak mudah untuk mendorong mengubah tetapi ada cara untuk mempelajarinya. Kita tahu seperti apa."

ALI HIDAYAT