Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mewakili Presiden Joko Widodo menemui anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Istana Negara, Jakarta, 18 September 2015. Presiden Jokowi batal menemui anggota IWAPi karena ada rapat mendadak. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan deflasi bulan September 2015 sebesar 0,05 persen bukan sebuah prestasi. Angka deflasi tersebut juga berindikasi negatif.
"Di satu pihak kedengaran bagus, tapi di sisi lain itu pertanda permintaan juga sedang melemah," kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 September 2015. Permintaan yang melemah, menurut dia, juga mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi. Adapun berita baiknya, deflasi menunjukkan bahwa kenaikan pangan di berbagai daerah tak berimbas pada angka inflasi keseluruhan. Selama ini pangan merupakan unsur terbesar penyumbang inflasi. "Jadi memang tak bisa dibanggakan, ada positif dan negatifnya."
Badan Pusat Statistik mencatat pada September 2015 terjadi deflasi 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 121,67. Tingkat inflasi tahun kalender dari Januari hingga September 2015 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year-on-year (YoY) September 2014-September 2015 sebesar 6,83 persen.
Komponen inti pada September 2015 mengalami inflasi sebesar 0,44 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari-September 2015 sebesar 3,32 persen. Sedangkan tingkat inflasi komponen inti dari tahun ke tahun (YoY) September 2014-2015 sebesar 5,07 persen.
Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023
1 Agustus 2023
Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023
Perekonomian triwulan II 2023, kata Sri Mulyani diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur.
IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda
30 Juni 2023
IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda
Bahlil Lahadalia, menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia mencabut larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel, secara bertahap.