TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menampik rumor yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kaya migas. Bahkan, diprediksi cadangan nasional bakal habis pada 11 tahun mendatang.
"Paradigma minyak bumi terhadap pendapatan negara harus diubah," ujar Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Rabu, 23 September 2015.
Saat ini, cadangan minyak nasional mencapai 3,74 miliar barel. Bandingkan dengan Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar dengan jumlah 297 miliar barel.
Tahun ini, lifting minyak, diperkirakan hanya mencapai 812 ribu barel per hari. Kondisi berbeda ditunjukkan pada dekade 70-an di mana lifting minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari. Penurunan ini disebabkan cadangan minyak yang terus merosot.
Apalagi, konsumsi minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Artinya, Indonesia memang sudah mengalami defisit minyak sehingga kebutuhannya dipenuhi dengan impor.
Tahun ini saja, kontribusi migas ke pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hanya berkisar 5 persen atau Rp 100 triliun dalam rata-rata lima tahun belakangan. Bandingkan dengan PNBP migas pada 11 tahun lalu yang mencapai 70 persen terhadap APBN.
Kata Agus, laju konsumsi masih bisa diredam dengan diversifikasi energi. Salah satu yang dikembangkan dan masih potensial adalah gas metan batubara (coal bed methane/CBM) dan gas serpih (shale gas). Kementerian mencatat ada 54 wilayah kerja CBM dan 5 wilayah kerja shale gas yang bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan saat ini. "Apalagi biaya keekonomian CBM dan shale gas semakin murah seiring kemajuan teknologi, ini peluang kita," ujar Agus.
Dia juga menjelaskan perubahan paradigma masyarakat terhadap minyak bumi perlu diubah. Minyak selayaknya bukan dianggap sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar komoditas yang digunakan untuk modal berdagang.
Perubahan ini bisa memacu pertumbuhan sektor lain yang menunjang migas. Jika hal ini dilakukan, nilai tambah dari industri minyak bakal melonjak hingga 2,5 kali lipat. Negara, kata Agus, tak perlu mengandalkan PNBP migas, melainkan melalui pajak dari sektor penunjang migas.
ROBBY IRFANY
Berita terkait
Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?
11 hari lalu
Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.
Baca SelengkapnyaPeringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III
58 hari lalu
MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.
Baca Selengkapnya34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali
18 Januari 2024
Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.
Baca SelengkapnyaSyarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?
16 Oktober 2023
MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?
Baca SelengkapnyaIndosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia
26 Juli 2023
Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Baca Selengkapnya5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia
11 Februari 2023
Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTurunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi
11 Februari 2023
Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap
10 Februari 2023
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSoal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis
7 Februari 2023
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.
Baca SelengkapnyaInginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
Baca Selengkapnya