Menteri Ignasius Jonan saat menginspeksi Dermaga Surya,Pelabuhan Tanjung Perak. Kunjungan Menteri Perhubungan ke pelabuhan Tanjung Perak ini, untuk memantau dan melihat langsung kesiapan armada angkutan laut. Surabaya, 24 Juli 2015. FULLY SYAFI
TEMPO.CO, Surabaya – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt Boby R. Mamahit menghadiri acara peletakan lunas (keellaying) pembuatan delapan unit kapal perintis di galangan kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya, Rabu 23 September 2015.
Saat memberikan sambutan Jonan mengatakan bahwa tugas Kementerian Perhubungan salah satunya adalah memberi standar keselamatan transportasi. Karena itu Jonan mengimbau dalam penggunaan kapal jangan sampai kelebihan muatan. “Kami bertanggung jawab mengurangi kecelakaan kapal”, kata Jonan.
Peletakan lunas tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kontrak pembangunan delapan kapal printis yang dilaksanakan secara simbolik pada 11 Agustus 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Diharapkan pembangunan kapal printis ini dapat mendukung program tol laut untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembangunan delapan kapal printis tersebut dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015-2016, masing-masing terdiri dari enam unit kapal tipe 750 DWT dan dua unit kapal tipe 500 DWT. Pembangunan ini akan dilaksanakan selama 14 bulan dan dikerjakan oleh empat kontraktor pemenang lelang.
Adapun spesifikasi kapal printis tipe 750 DWT memiliki panjang 58,50 meter, kecepatan 12 knot, mampu mengangkut 265 orang penumpang dengan kapasitas angkut barang 400 ton. Sedangkan kapal printis tipe 500 DWT memiliki panjang 51,80 meter dengan kecepatan 12 knot, mampu mengangkut penumpang sebanyak 250 orang dan kapasitas angkut barang 240 ton
Dua tipe kapal itu juga dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, kamar mandi khusus penumpang penyandang disable serta ruang klinik dan ruang laktasi khusus untuk ibu menyusui.
Jonan menyarankan mengurangi pembuatan kapal kecil-kecil. Sebab diperlukan kapal besar untuk memenuhi kebutuhan wilayah timur Indonesia. Hal ini agar kapal lebih dapat beroperasi setahun penuh dan multiproses. “Sebaiknya membuat kapal minimal ukuran 1.700 sampai 2.000,” kata Jonan.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
