TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia bisa meniru skema Jepang dalam membiayai utangnya yang bergantung pada investor dalam negeri sehingga tidak rentan terhadap guncangan eksternal.
"Utang asing di Jepang hanya 9 persen karena 91 persen dipegang orang Jepang sendiri. Kita kepemilikan asing 38 persen (di pasar SUN), itu dianggap risiko. Suatu saat kita ingin model pembiayaan kita seperti di Jepang, yaitu dari masyarakat sendiri," kata dia di Jakarta, Senin, 21 September 2015.
Menkeu menegaskan tidak apa berutang asal pembiayaannya dari uang rakyat sendiri, melalui penerbitan instrumen obligasi negara retail dan sukuk retail yang berbasis investor domestik.
"Tidak apa-apa mempunyai utang besar (seperti di Jepang), tapi dibayar oleh masyarakat sendiri. Jadi sumber pembiayaan (untuk menutup defisit) ideal memang dari pajak maupun surat utang dari rakyat sendiri," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk memperluas basis investor domestik dalam kepemilikan surat utang negara agar risiko utang tidak semakin meningkat serta untuk memperdalam beban sektor jasa keuangan.
Namun, investor dalam negeri dinilai masih konservatif terhadap produk-produk dalam sektor jasa keuangan sehingga pemerintah akan berusaha meredam kekhawatiran investor dalam negeri sehingga mau terlibat dalam pembiayaan melalui obligasi negara.
"Tentunya ini tidak bisa dipaksakan dan harus menyediakan instrumennya. Secara perlahan yang retail kita tingkatkan size-nya, tapi ini tidak bisa dilakukan secara drastis dan mendadak, karena risk apetitte investor kita masih konservatif dan likuiditas terbatas," ujarnya.
ANTARA
Berita terkait
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
3 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
4 hari lalu
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
5 hari lalu
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPeneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel
6 hari lalu
Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.
Baca SelengkapnyaEstafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
24 hari lalu
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca SelengkapnyaBayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit
26 hari lalu
Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
36 hari lalu
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
45 hari lalu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
48 hari lalu
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Baca SelengkapnyaApa Itu SPT Tahunan?
52 hari lalu
SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.
Baca Selengkapnya