Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa proyek pembangunan kereta cepat yang menghubungkan dua kota, Jakarta dan Bandung, tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), namun diserahkan ke badan usaha milik negara (BUMN).
"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk B to B. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Presiden Jokowi saat mengunjungi warga di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (3 September 2015).
Presiden mengatakan, pengembangan kereta di Indonesia memang sangat dibutuhkan, namun pemerintah tidak ingin itu membebani anggaran, sehingga pendekatan bisnis ke bisnis (business to business/B toB) dipilihnya.
"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," ujarnya.
Presiden Jokowi belum menyebutkan siapa yang akan menjadi mitra BUMN sebagai investor pembangunan kereta cepat.
Namun, Presiden menambahkan, pembangunan jalur kereta yang menggunakan APBN akan dilakukan di Kalimantan, Papua dan Sulawesi.
Presiden Jokowi dalam kunjungan langsung ke masayarakat Jakarta Utara itu didampingi Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Mereka juga ke kawasan Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing.
Selain itu, Presiden juga akan mengunjungi pembagian paket bantuan bahan pangan di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, setelah menerima ratusan pedagang dari 19 pasar tradisional di Istana Negara.
