Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat berada di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 30 Maret 2015. Sidang membahas kenaikan harga bahan pokok, Polhukam, dan agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi selama di luar negeri. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini melantik pejabat eselon I hasil lelang jabatan sejak akhir tahun lalu. Pejabat terpilih diminta Susi segera menetapkan sasaran strategis dan mempercepat penyerapan anggaran.
"Saya tidak bisa kerja lambat, karena saya tidak sabaran. Tolong sesuaikan dengan ritme kerja," ujar Susi saat pelantikan di kantornya, Senin, 31 Agustus 2015.
Delapan pejabat hasil seleksi terbuka yang dilantik antara lain Sjarief Widjaja sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Andha Fauzi Miraza, Inspektur Jenderal KKP; Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; serta Nilantor Perbowo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
Di jajaran staf ahli, Susi melantik Suseno sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; Saut Parulian Hutagalung, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Achmad Poernomo, Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik; serta Aryo Hanggono, Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
Susi mengakui masih ada jabatan eselon I yang kosong. Di antaranya Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Tata Ruang Laut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Jabatan ini saat ini diisi pejabat pelaksana tugas.
"Targetnya bulan depan selesai," ucap Susi.
Sampai saat ini, anggaran KKP sudah terserap sekitar 30 persen. Kementerian menargetkan bulan depan 40 persen anggaran terserap dan selanjutnya 95 persen sampai akhir tahun.
Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja menuturkan percepatan penyerapan dilakukan melalui percepatan identifikasi penerima anggaran di daerah-daerah. Mayoritas penerima anggaran adalah dinas kelautan dan perikanan daerah serta kelompok masyarakat yang terkait dengan aktivitas kelautan dan perikanan.
