TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menitip pesan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir terkait dengan pembangunan pembangkit listrik. Jika izin sudah diberikan kepada investor, Jokowi ingin para pejabatnya terus mengikuti proses.

"Jangan sampai, sudah diberi izin, tidak ada proses tindak lanjut. Ini harus dicek," kata Jokowi saat membuka acara The Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition di Jakarta Convention Center, Rabu, 19 Agustus 2015.

Dia ingin Direktur Utama PLN mempunyai daftar checklist untuk mengikuti proses investasi tersebut, seperti tahap processing dan progres pembebasan lahan. "Kalau ada agar dibantu dari PLN. Kalau PLN enggak sanggup, sampaikan menteri. Menteri enggak sanggup, sampaikan ke saya," ujarnya. "Tapi, yang sampai ke saya yang gede-gede saja, yang lahannya besar bagian saya."

Menurut dia, kadang-kadang, untuk menangani masalah investasi, pemerintah harus melakukan itu. Jokowi menilai hal ini merupakan masalah pelayanan yang pemerintah berikan kepada investor, baik asing maupun domestik, yang berani menanamkan modalnya di Indonesia.

Jokowi mengatakan saat ini penggunaan energi fosil masih sangat besar untuk memenuhi kebutuhan, yakni 95 persen dari bauran energi nasional. Karena itu, Jokowi ingin memberikan perhatian khusus pada sektor energi baru dan terbarukan, seperti masalah yang berkaitan dengan insentif, tarif, dan perizinan. "Entah dengan kenaikan tarif, izin, dan lain-lain," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, dia menuturkan, Indonesia mempunyai potensi panas bumi mencapai 29 ribu megawatt. "Sebab itu kalau perlu dan diperlukan dibuat BUMN khusus untuk ini," ucapnya. BUMN ini, kata dia, akan mengurusi potensi geotermal secara khusus. Soalnya, dari Pulau Sumatera hingga Papua memiliki potensi geotermal yang sangat besar.

ALI HIDAYAT