TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan akan menginisiasi sistem koordinasi perencanaan pembangunan berbasis web. Ide ini untuk mendukung rencana pemerintah yang menguatkan kembali fungsi Bappenas.
"Dengan teknologi yang sudah ada, ini akan mudah sekali," kata Sofyan di kantor Bappenas, Kamis, 13 Agustus 2015.
Sistem ini bakal dimulai dari pembuatan peta rencana pembangunan seluruh kementerian dan lembaga. Peta ini juga menjadi referensi ketika mereka memulai proyek.
Menurut Sofyan, langkah ini diambil karena selama ini proyek sebagian besar kementerian dilakukan secara tergesa-gesa dan minim koordinasi. Hasilnya, proyek tidak berjalan optimal, bahkan ada yang tumpang-tindih.
"Misalnya kalau mau bangun pelabuhan. Jika tidak ada koordinasi dengan Kementerian PU-Pera dan oemda, pelabuhannya jadi, tetapi jalan di sekitarnya tidak ada," ucapnya.
Menurut Sofyan, revisi peraturan pemerintah terkait dengan Bappenas sudah masuk tahap final. Pemerintah menargetkan September fungsi Bappenas yang baru sudah bisa dilaksanakan.
Bappenas dicanangkan menjadi sistem integrator antarkementerian. Lembaga ini juga akan menyasar koordinasi ke pemerintah daerah agar rencana pembangunan berjalan komprehensif.
Nantinya, Sofyan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk harmonisasi rencana anggaran. Meski begitu, penetapan anggaran dan belanja tetap masuk kewenangan Kemenkeu.
Menurut Sofyan, harmonisasi rencana anggaran juga ditargetkan lebih awal, yakni sebelum tahun anggaran dimulai. Misalnya, untuk pembangunan 2017, semua hal terkait dengan rencana teknis, detail engineering, dan pembiayaan sudah selesai pada triwulan IV 2015. "Dengan demikian ketika 2017 sudah tender, bisa langsung jalan."
Sofyan optimistis rencana ini bakal lancar karena didukung sumber daya manusia Bappenas yang mumpuni. Diketahui, lembaga ini mempekerjakan lebih dari 800 staf peneliti perencana. Delapan puluh orang di antaranya bergelar doktor.
