TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 47 daerah di wilayah perbatasan akan menikmati listrik pada pertengahan Agustus ini. Namun beberapa kalangan mempertanyakan masalah keandalan dan kontinuitas aliran listriknya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman mengatakan pemerintah telah berkomitmen melakukan pembangunan pembangkit listrik beserta jaringannya di 47 wilayah terluar atau perbatasan. "Dari 47 lokasi, 43 di antaranya sudah selesai. Mudah-mudahan sisanya akan selesai beberapa hari lagi," ucap Jarman, Minggu, 9 Agustus 2015.

Jarman berujar, pembangunan di empat daerah mengalami hambatan karena sungai yang mengering atau jalan yang rusak parah, misalnya di Kalimantan dan Papua. Ini membuat pengangkutan peralatan mengalami kendala. Untuk memenuhi target, rencananya pengangkutan peralatan akan menggunakan helikopter.

Rencananya, peresmian pengoperasian pembangkit listrik untuk 47 lokasi akan dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 20 Agustus mendatang di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku. Proyek listrik ini disebut Jarman akan mampu melayani 34.178 pelanggan di daerah-daerah terluar atau perbatasan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menilai proyek pengadaan listrik tersebut sebagai operasi kilat untuk memenuhi janji Presiden Joko Widodo. "Karena ini operasi kilat, saya agak khawatir dengan kualitas dan keandalan pengoperasiannya," tutur Fabby. Apalagi pembangkitnya adalah PLTD, yang tentu akan mahal dalam pengoperasiannya.

Fabby bahkan menduga listrik tidak akan menyala selama 24 jam, tapi hanya 6-8 jam sehari. "Tapi itu lumayan baik, yang penting menyala setiap hari. Jangan sampai, listrik menyala 6-8 jam sehari, tiga hari berikutnya mati," kata Fabby.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Jarman menyatakan proyek listrik tersebut dioperasikan PLN, sehingga pihaknya optimistis aliran listrik akan berlanjut. Anggaran yang dikeluarkan PLN untuk proyek ini mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. Adapun kapasitas listrik di setiap daerah berbeda-beda, mulai 100 hingga 1.000 kilowatt.

Selain itu, ucap Jarman, meski menggunakan PLTD, pembangkit listrik direncanakan menggunakan hibrida energi baru terbarukan, sesuai dengan kondisi daerah bersangkutan, misalnya geotermal atau hidropower. Jadi penggunaan diesel hanya akan dilakukan sebagai back up jika energi baru terbarukan sedang tidak berfungsi. "Diesel nanti akan jadi sistem back up. Itu sebagai cara agar aliran listrik kontinu," ujar Jarman.

AMIRULLAH