TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah bakal memberikan penyertaan modal negara (PMN) lagi pada tahun depan. Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan besaran dana PMN yang diberikan pada tahun 2016 nanti lebih sedikit dari tahun ini.
"Lebih kecil, saya sudah jawab bagus tuh," katanya saat ditemui di kompleks Kantor Presiden, Selasa, 4 Agustus 2015.
Bambang enggan menyebutkan besaran dana PMN atau pun jumlah BUMN yang penerima uang negara tersebut. Dia mengisyaratkan jumlah BUMN penerima PMN juga lebih rendah dari tahun ini. "Pokoknya lebih kecil."
Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan adanya pemberian PMN kepada perusahaan negara pada tahun depan. Namun rencana pemberian PMN tersebut masih dalam tahap pembahasan. "Belum firm," katanya.
Tahun ini Komisi VI menyetujui 35 BUMN mendapatkan PMN. Akan tetapi, tidak semua BUMN ternyata mendapatkan PMN, seperti Bank Mandiri dan PT RNI. Usulan PMN yang awalnya sebesar Rp 48 triliun menjadi Rp 37,27 triliun.
ALI HIDAYAT
Berita terkait
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
3 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
4 hari lalu
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
5 hari lalu
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaEstafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
25 hari lalu
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca Selengkapnya21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
36 hari lalu
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
45 hari lalu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
48 hari lalu
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Baca SelengkapnyaApa Itu SPT Tahunan?
52 hari lalu
SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.
Baca SelengkapnyaRamai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah
54 hari lalu
Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe
55 hari lalu
Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya