Alasan Jokowi Minta Perbankan Siapkan Layanan Bank Apung
Selasa, 4 Agustus 2015 15:35 WIB
ATM Bank BRI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta perbankan nasional menyediakan akses bagi masyarakat yang berada di pulau terpencil. Bank nasional nantinya diharapkan menyediakan akses bank apung dengan menggunakan kapal. "Indonesia merupakan daerah kepulauan. Untuk itu bagaimana caranya agar perbankan menyediakan akses transaksi bank dengan menggunakan kapal," kata Jokowi di Kampung Adem, Pluit, Jakarta Utara, dalam peluncuran Teras BRI, Selasa, 4 Agustus 2015. Menurut Jokowi, semua bank harus menerapkan sistem perbankan di atas laut atau terapung dengan menggunakan kapal. "Karena ketika saya ke wilayah pulau terluar, belum ada fasilitas perbankan antarpulau, membuat masyarakat sulit untuk mengakses," katanya. BRI meluncurkan layanan perbankan antarpulau dengan kapal Bahtera Seva I. Layanan ini untuk warga di sekitar Kepulauan Seribu. Di atas kapal warga bisa bertransaksi layaknya di kantor cabang bank. Kapal ini akan merapat saban hari pada jam tertentu.REZA ADITYA
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan
10 jam lalu
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya
Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT
11 jam lalu
Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT
Koalisi organisasi masyarakat sipil mendesak agar kalangan perbankan berhenti memberikan dukungan pendanaan energi kotor seperti batu bara.
Baca Selengkapnya
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
13 jam lalu
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.
Baca Selengkapnya
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
17 jam lalu
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca Selengkapnya
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
20 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca Selengkapnya
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
1 hari lalu
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca Selengkapnya
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
1 hari lalu
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca Selengkapnya
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
1 hari lalu
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca Selengkapnya
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
1 hari lalu
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca Selengkapnya
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
1 hari lalu
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
10 jam lalu
12 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu