TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Keuangan Jusuf Anwar memberikan klarifikasi atas pemberitaan soal membengkaknya anggaran kepresidenan. Terutama, tentang berita soal rencana pembelian pesawat khusus bagi kegiatan presiden."Berita-berita besar itu sungguh tidak fair dan menyesatkan, bahwa presiden akan membeli pesawat itu tidak pernah ada sedikitpun," kata Jusuf kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Kamis (27/10).Sejak semula, kata Jusuf, pembahasan anggaran di Panitia Anggaran DPR tidak pernah membicarakan pembelian pesawat presiden. "Tapi kalau menyewa itu betul," kata dia.Menteri Keuangan mengaku telah dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengaku telah meminta maaf kepada Presiden karena bawahannya, Kepala Badan Pengkaji Ekonomi Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, salah memberikan keterangan."Kalau keliru saya yang tanggung jawab. Anggito sudah minta maaf kepada saya, dan saya minta maaf kepada Bapak Presiden,? kata dia.Anggito, menurut Jusuf, memberikan jawaban yang keliru kepada wartawan karena terlalu capai mengikuti rapat di DPR. "Itu slip of the tounge dari yang seharusnya menyewa disebutnya membeli,? kata Jusuf.Selain itu, Jusuf menambahkan, kenaikan anggaran kepresidenan sebesar 57 persen pada 2006 karena adanya perubahan sistem pencatatan dan administrasinya. ?Demi transparansi dan penyederhanaan, administrasinya disatukan,? kata dia.Anggito di tempat yang sama mengakui kesalahannya. ?Ini pelajaran berarti buat saya, harus hati-hati menjawab,? kata Anggito. "Seingat saya, saya mengatakan menyewa bukan membeli."Namun, Anggito sehari sebelumnya menyatakan bahwa membeli pesawat lebih murah daripada menyewa. "Daripada menyewa, lebih baik memiliki pesawat VIP," kata dia. Agus Supriyanto
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.