Ekonomi Loyo, BI Minta Industri di Jawa Barat Tetap Produksi

Reporter

Rabu, 8 Juli 2015 22:01 WIB

Pekerja menempelkan kain yang sudah di pola saat membuat karakter kartun pada sajadah kartun tiga dimensi (3D) di industri rumahan di kawasan lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Malang, Jawa Timur, 22 Juni 2015. Pembuatan sajadah anak tersebut untuk menarik minat dan semangan anak dalam ibadah. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Rosmaya Hadi meminta industri agar tidak mengerem produksinya. "Kami melihat prospek ke depan itu lebih menjanjikan,” kata dia di Bandung, Rabu, 8 Juli 2015.

Rosmaya mengatakan, pengusaha sempat mengeluhkan lambannya penyerapan barang oleh pasar sehingga banyak yang masih menumpuk di gudang. Sebagian berniat menunda produksi menunggu stok barangnya habis setelah lewat Lebaran.

Menurut Rosmaya, menunda produksi di tengah situasi ekonomi yang mulai optimistis akan berbahaya. “Jangan sampai berhenti investasi di bidang produksi yang memang Jawa Barat ini sangat mengandalkan sektor itu,” kata dia.

Rosmaya beralasan, berbagai survey yang dilakukan Bank Indonesia menyimpulkan optimisme pertumbukan ekonomi Jawa Barat di atas perkiraan nasional. “Prediksi kami sekitar 5,2 persen sampai 5,6 persen. Sedangkan nasional 5 persen sampai 5,4 persen,” katadia.

Dia juga optimistis inflasi di Jawa Barat bertahan seperti tahun lalu yakni 4 persen plus minus satu persen. “Sesuai target tapi harus ada langkah stimulus pemerintah, mempercepat realisasi anggaran,” kata Rosmaya.

Menurut Rosmaya, pelambatan yang terjadi pada Triwulan I/2015, diperkirakan mulai membaik di Triwulan II/2015. “Kenapa melemah, salah satunya karena di Lebaran ini harus juga bayar uang sekolah, ini agak bentrok. Kita harus memberikan langkah positif, ekspektasi positif,” kata dia.

Kepala Tim Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Bara Wahyu Ari Wibowo mengatakan, pengaruh krisis ekonomi global tidak membawa pengaruh banyak pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. “Ekonomi kita terutama didorong ekonomi dalamnegeri, faktor eksternal atau luar negeri gak terlalu besar pengaruhnya,” kata dia, Rabu, 8 Juli 2015.

Wahyu mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat misalnya mayoritas didorong oleh konsumsi. “Hampir 70 persen lebih karena konsumsi, kalau ktia jaga domestik ‘demand’, atau daya beli masyarakat. Maka perekonomian kita bisa tetap survive,” kata dia.

Menurut Wahyu, saat ini risiko ketidakpastian yang mesti dijaga. Salah satunya melalui percepatan realisasi pencairan anggaran pemerintah. Lalu sektor utama yang mendorong perekonomian harus tetap dijaga pertumbuhannya. “Jangan sampai mengalami pelambatan,” kata dia.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan akan mencoba meyakinkan dunia usaha agar tidak menahan produksinya. "Kami mencoba meyakinkan, barangkali karena APBD dan APBD belum mengalir ke masyarakat, jadi mohon sabar dulu. Kalau ada PHK semena-mena akan memperparah keadaan,” kata dia di Bandung, Rabu, 8 Juli 2015.

Deddy mengakui, realisasi anggaran pemerintah belum berubah membaik. “Tahun ini saya kira lebih baik, cuma persoalannya, waktunya kenapa tidak dari Maret, kenapa baru efektif Juni, termasuk juga anggaran pemerintah pusat,” kata dia.

Tapi dia optimistis membandingkan periode yang sama, jumlah anggaran negara yang sudah dikucurkan pemerintah tahun ini lebih baik. “Tahun lalu serapan APBD cuma 86 presen, tahun lalunya lagi 93 persen. Tahun lalu kan tahun politik, jadi Dana Hibah, Bansos, kan gak boleh dikucurin,” kata dia.

AHMAD FIKRI






Berita terkait

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

7 jam lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

12 jam lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

1 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

1 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

1 hari lalu

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara besarnya tantangan Indonesia di bidang tenaga kerja, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

1 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

2 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

3 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

4 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

5 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya