TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan ada pelajaran sederhana yang dapat diambil Indonesia dari krisis ekonomi Yunani. "Namanya fiscal sustainbility," kata Bambang di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2015.
Menurut Bambang, Yunani begitu mudahnya membuat defisit anggaran 8 persen. Dengan begitu, Yunani harus menutupi defisit tersebut melalui utang. Akibatnya, debt to GDP ratio 60-70 persen. Kalau Indonesia sekitar 25 persen.
Negara-negara di Eropa, termasuk Yunani, Bambang menjelaskan, terlalu mudah melakukan pembiayaan dari utang. Kondisi itu membuat pengumpulan dari pajak lemah. "Tidak ada penerimaan dan surat utang negara jatuh. Itu yang terjadi pada kasus Yunani," ujar Bambang.
Kondisi Yunani, menurut Bambang, serupa dengan krisis yang menimpa Indonesia pada 1998 silam. Dari 1990 sampai 1997, Bambang menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen. "Itu yang terbaik dalam sejarah kita," ujar Bambang.
Namun pada 1998, pertumbuhan Indonesia minus 14 persen. Bambang mengatakan krisis terjadi karena Indonesia tidak menjaga stabilitas fiskal. "Jadi fiscal sustainbility yang paling tepat menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya
Yunani terancam gagal membayar utang sebesar 1,5 miliar euro kepada Lembaga Moneter Internasional (IMF). Dengan kondisi tersebut, pemerintah Yunani memutuskan menutup bank sentral pada pekan lalu. Yunani pun terancam keluar dari Uni Eropa.
SINGGIH SOARES
Berita terkait
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
3 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
5 hari lalu
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
5 hari lalu
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaEstafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
25 hari lalu
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca Selengkapnya21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
37 hari lalu
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
46 hari lalu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
48 hari lalu
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Baca SelengkapnyaApa Itu SPT Tahunan?
52 hari lalu
SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.
Baca SelengkapnyaRamai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah
55 hari lalu
Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe
56 hari lalu
Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya