TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo kecewa dirinya kekurangan menteri yang bisa didengar untuk memberikan kepastian para investor dan pasar. Pengamat ekonomi, Destry Damayanti, mengibaratkan tidak ada menteri senior yang jika berbicara satu topik, pasar mempercayainya. "Kredibilitas itu yang kita tidak punya saat ini," katanya saat dihubungi, Selasa, 30 Juni 2015.

Jokowi, kata dia, menilai kinerja kementerian ekonomi belum optimal. Destry mengatakan hal yang bisa dilihat dari penyerapan anggaran kementerian masih rendah. Apalagi jika dikaitkan dengan realisasi penyerapan pada Juni lalu baru 30 persen. Hal itu salah satunya menyebabkan program kementerian hingga kini belum terlihat.

Belum jalannya program kementerian ini juga diakibatkan masih adanya nomenklatur yang belum selesai. Dia mencontohkan pada Kementerian BUMN, jajaran eselon satu masih dalam proses serta kursi para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga belum terisi semua.

"Sehingga realisasi pencairan anggaran ini sulit," katanya. Pemerintah tidak memperkirakan persoalan nomenklatur menjadi penyebab realisasi penyerapan anggaran terhambat. Selain itu permasalahan anggaran, Destry mengatakan kebijakan pangan juga belum terlaksana karena harga barang masih fluktuatif. "Ini menyebabkan persepsi pasar juga semakin buruk."

Lesunya kondisi ekonomi, kata dia, menyebabkan daya beli masyarakat lemah. Untuk mengatasi pelemahan ekonomi, dia meminta Jokowi fokus dalam membangun infrastruktur mengingat anggaran dan waktu yang dimiliki pemerintah terbatas. Dia juga ingin Jokowi selalu meng-update progres pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai.

"Apakah listrik, jalan ton yang mana, Sumatera atau Jawa. Pembangunan pelabuhan belum ada yang signifikan," katanya.

ALI HIDAYAT