TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengusaha keramik yang tergabung dalam Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki) meminta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) menunda kenaikan harga gas dan biaya sewa pipa (toll fee) sampai awal tahun depan."Produksi kita baru normal mulai awal tahun depan," kata Ketua Asaki, Ahmad Wijaya, usai bertemu pihak PGN di Departemen Perindustrian, Rabu (12/10). Menurutnya, produksi keramik terganggu karena berturut-turut memasuki bulan puasa, lebaran, natal, dan akhir tahun.PGN berencana menaikkan tarif gas dari US$ 2,9 per juta kaki kubik (MMBTU) menjadi US$ 3,3 per MMBTU mulai 15 Oktober 2005. Mereka juga akan menaikkan biaya sewa pipa dari Rp 295 per meter kubik menjadi Rp 450 per meter kubik.Setelah itu, PGN kembali akan menaikkan harga gas awal tahun depan. Saat itu harga gas akan mencapai US$ 4,5 per MMBTU. Dengan usulan penundaan kenaikan harga jual gas tahap pertama, menurut Ahmad, secara otomatis kenaikan tahap kedua juga diminta untuk diundur. "Kenaikan tahap kedua juga kami minta untuk diundur dua-tiga bulan dari jadwal semula," kata dia.Menurut Ahmad, dalam pertemuan yang ditengahi Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian Benny Wahyudi, PGN belum menerima usalan itu."Meraka akan melakukan negosiasi business to business (b to b), antara perusahaan keramik dengan PGN," kata Benny, usai pertemuan. Awalnya, Asaki keberatan akan kenaikan biaya sewa pipa yang ditetapkan PGN. Setelah dijelaskan PGN, mereka menerima kenaikan tarif gas dan biaya sewa pipa itu.Sutarto
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
Rekomendasi
Menghitung Waktu Tempuh dari Rumah ke Surabaya: Legih Singkat Mana Pesawat dengan Kereta Cepat?
33 detik lalu
Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai
1 jam lalu
Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional , InJourney Airports: Sejalan dengan Transformasi
4 jam lalu
