Lelang SUN Masuk Rp18 Triliun, Penuhi APBN

Reporter

Rabu, 24 Juni 2015 22:00 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp18 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp40 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa ( 23 Juni 2015), menyebutkan hasil lelang yang dilakukan ini di atas target indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp12 triliun.

Dari lelang tersebut, jumlah yang dimenangkan untuk seri SPN12160401 mencapai Rp1,9 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,69921 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 1 April 2016 ini mencapai Rp2,65 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk untuk seri obligasi ini mencapai 6,49 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,0 persen.

Untuk seri FR0053, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp7,4 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,24853 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juli 2021 ini mencapai Rp8,2 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk untuk seri obligasi ini yang mempunyai tingkat kupon 8,25 persen ini mencapai 8,19 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,5 persen.

Untuk seri FR0056, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,9 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,3699 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 September 2026 ini mencapai Rp16,4 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk untuk seri obligasi ini yang mempunyai tingkat kupon 8,375 persen ini mencapai 8,34 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,58 persen.

Untuk seri FR0071, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2,25 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,42989 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Maret 2029 ini mencapai Rp9,4 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk untuk seri obligasi ini yang mempunyai tingkat kupon 9,0 persen ini mencapai 8,4 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,8 persen.

Untuk seri FR0068, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp1,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,53585 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Maret 2034 ini mencapai Rp3,1 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk untuk seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 8,375 persen ini adalah 8,5 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 9,0 persen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan menyambut baik hasil lelang dari lima seri obligasi yang telah menarik minat investor pasar finansial ini.

Untuk itu, ia mengharapkan tingginya penawaran yang masuk bukan merupakan fenomena sesaat, melainkan karena tingkat kepercayaan investor yang baik terhadap pasar obligasi Indonesia.

"Sektor keuangan kan begitu, mungkin mereka melihat timingnya sudah bagus. Kita sambut dengan suka cita. Saya berharap ini berlanjut terus hingga akhir tahun," kata Robert.


ANTARA

Berita terkait

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

7 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

2 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

7 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

7 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

7 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

7 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

8 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya