TEMPO Interaktif, Malang:Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) mengoreksi data penerima dana Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) secara langsung di lapangan. Permintaan ini disampaikan karena penyaluran PKPS BBM banyak salah sasaran. "BPS harus melakukan survei langsung ke masyarakat. Koreksi langsung tersebut merupakan suatu keharusan untuk memperbaiki kualitas penyaluran dana PKPS BBM," kata Kepala Bappenas, Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan seusai memberikan kuliah tamu di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Sabtu (8/9).Menurut Sri Mulyani, koreksi akan dilakukan pada penyampaian informasi soal keluarga miskin, bukan pada kriteria keluarga miskin. Sebab, kesalahan penyaluran bukan terletak pada kriteria keluarga miskin, tetapi pada penyampai informasi soal keluarga miskin. Dengan koreksi ini, maka orang yang punya tabungan, aset harus segera dicoret dari daftar penerima. “14 variabel keluarga miskin akan tetap dipakai," ujarnya. Koreksi penerima dana PKPS BBM, lanjut Sri Mulyani, memang berdampak pada keterlambatan penerimaan dana PKPS BBM. Tapi hal itu bukan karena dananya belum tersedia, melainkan karena BPS harus mencetak ulang kartu penerima. Hingga saat ini, Pemerintah sudah mencetak 10 juta kartu keluarga miskin penerima dana PKPS BBM dari 14 juta data keluarga miskin yang ada di Bappenas. Sebelumnya, Bappenas telah mengalokasikan sebanyak 15,5 juta keluarga miskin sebagai penerima dana PKPS BBM. Tetapi, setelah BPS melakukan survey lapangan, diketahui sebanyak 1,5 juta orang tak masuk kriteria keluarga miskin. Bibin Bintariadi